Share

Pemerintah Pusat Batasi Kegiatan Warga Jawa-Bali, Ariza: Searah yang Dilakukan DKI

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 06 Januari 2021 21:59 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 06 338 2340128 pemerintah-pusat-batasi-kegiatan-warga-jawa-bali-ariza-searah-yang-dilakukan-dki-74v3tYa1lN.jpg Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah pusat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021 setelah tingginya kasus penularan Covid-19 dan penuhnya tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah membahas pengetatan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota.

"Sudah disampaikan terkait hal-hal yang ingin kami sampaikan perkembangan terkini tentang berbagai fasilitas peningkatan dan dampak dari libur Nataru. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pengetatan. Kami menyambut baik sejujurnya ini searah apa yang akan diambil oleh Pak Gubernur DKI terkait menyikapi ke depan," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga:  Dua Pegawai Positif Corona, Kantor Kecamatan di Blitar Lockdown

Pemprov DKI, lanjut Ariza, telah meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk melakukan integrasi soal kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19.

Menurut dia, kebijakan bersama dari pemda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) itu akan mengoptimalkan penanggulangan pandemi Covid-19 di Ibu Kota.

"Kalau bisa kebijakannya seiring dengan DKI Jakarta tentang batasannya, tentang jam operasional dan unit-unit yang mana dibuka itu," tuturnya.

Baca Juga:  Meski Sudah 71 Tahun, Wali Kota Palopo Bersedia Menjadi Penerima Vaksin Pertama

Politisi Gerindra itu tak ingin ada lagi kebijakan penanggulangan Covid-19 yang berbeda di Jabodetabek. Ia pun mencontohkan saat DKI membatasi jam operasional restoran namun daerah penyanggah tidak melakukannya.

"Akhirya ngumpulnya kerumunan di sana dan kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan setelah hari ini ke depan kami menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terintegrasi dan terkoordiansi bahkan kami ingin minta periodenya disamakan 14 hari PSBB-nya," tandasnya.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini