Kebijakan Lockdown Akhir Pekan, Epidemiolog: Tidak Ada Pilihan Lagi

Binti Mufarida, Sindonews · Jum'at 05 Februari 2021 13:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 05 338 2357010 kebijakan-lockdown-akhir-pekan-epidemiolog-tidak-ada-pilihan-lagi-iMbDfE26mz.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan, untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19. Pasalnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun kini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai masih kurang maksimal menekan angka kasus Covid-19.

Saat ini total Covid-19 di DKI Jakarta 283.893 kasus. Dimana kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta yang dirawat saat ini sebanyak 4.858 orang. Lalu, apakah kebijakan lockdown akhir pekan dinilai efektif untuk menggantikan PPKM ?

Baca juga:  Jakarta Lockdown Akhir Pekan? Wagub DKI: Tidak Minggu Ini

Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono menegaskan, sudah seharusnya dalam kondisi wabah kebijakan social distancing atau lockdown menjadi pilihan.

“Pada kondisi wabah sebenarnya kebijakan social distancing sedang atau berat harus dilakukan, kemudian atau lockdown, jadi tidak ada pilihan,” tegas Miko dalam keterangannya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (5/2/2021).

 Baca juga: Ketimbang Karantina Terbatas, Epidemiolog Usul Lockdown Pulau Jawa

Namun, Tri menegaskan, jika diberlakukan lockdown akhir pekan tidak menghapuskan kebijakan PSBB atau yang sekarang PPKM yang telah diberlakukan sebelumnya.

“PSBB juga harus ditegakkan. Lockdown akhir pekan saja atau dua hari saja tidak ada artinya. Apalagi virus ini (Covid-19) punya masa inkubasi 7-14 hari,” ungkapnya.

 

Tri melihat PPKM yang menggantikan PSBB ini masih belum efektif untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.

“Jika dilakukan PPKM yang menggantikan PSBB itu sebenarnya hanya semacam social distancing juga tapi bukan lockdown, dan lebih ke arah ringan. Jadi buat saya dalam kondisi wabah, harus PSBB sedang atau berat begitu untuk menekan kasus Covid-19,” katanya.

Selain itu, Tri mengatakan jika kadar PSBB atau PPKM menurun, artinya tidak ada pengetatan maka kasus Covid-19 akan terus bertambah.

“Jika, kadar PSBB kita menurun padahal kita masih wabah. Dan itu kesalahan lagi begitu, artinya pelonggaran sosial dilakukan dan bertambahlah kasus Covid-19 di negara kita,” tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini