Gonta-ganti Kadis SDA, Anies Ingin Wujudkan Naturalisasi Sungai?

Bima Setiyadi, Koran SI · Rabu 24 Februari 2021 16:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 338 2367640 gonta-ganti-kadis-sda-anies-ingin-wujudkan-naturalisasi-sungai-qkBeqUrIGo.jpg Foto: Okezone

JAKARTA- Hujan deras yang melanda Jakarta beberapa hari kemarin, membuat sebagian wilayah terendam banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun terus berbenah menghadapi banjir yang setiap saat bisa terjadi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengganti tiga Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Namun, tetap saja banjir masih melanda.

(Baca juga: Giring Kritik Banjir Jakarta, Pasha: Bro Ketum Pernah Teruji Kelola Daerah?)

Berdasarkan catatan penulis, pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya Sandiaga Uno akhir 2017 lalu, Dinas SDA dipimpin oleh Teguh Hendrawan. Saat banjir tiba Februari 2018, Teguh menilai banjir disebabkan oleh belum selesainya normalisasi kali.

Banyaknya pemukiman penduduk di bantaran kali menjadi kendala melakukan normalisasi. Penggusuran, kata dia harus dilakukan agar lebar kali kembali sediakala. Menurutnya, banyaknya bangunan warga diatas saluran menyumbat aliran air lantaran membuat kali menjadi sekitar 5 meter dari lebar yang seharusnya 20 meter.

(Baca juga: Sah! Komjen Agus Andrianto Resmi Menjabat sebagai Kabareskrim)

Antisipasi banjir dengan normlisasi itu pun telah dilaporkan Teguh kepada Gubernur Anies dan dirinya diminta untuk menjalankan konsep naturalisasi di lokasi-lokasi yang terlihat masyarakat. Menurutnya, konsep naturalisasi sendiri sudah dilakukan di kawasan yang tidak berisiko seperti di Setu babakan dan di Kampung Rambutan.

"Konsep naturalisasi kita harus kerjakan. Tapi normalisasi pembebasan lahan di tiga sungai yakni Pesanggarahan, Ciliwung, Cisadane juga dilanjutkan. Kami sudah menyiapkan anggaran normalisasi waduk itu sekitar Rp 400 miliyar, kemudian untuk pembebasan normalisasi sekitar Rp 900 miliar, total Rp 1,3 triliun," kata Teguh Februari 2018 silam.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno saat itu mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan lebih menggunakan pendekatan lingkungan hidup dengan konsep vertical draine, sumur resapan dengan merangkul para pemilik tanah dalam membantu program pemerintah mlalui desain dan inovasi terkini.

"Kendala utama berkaitan dengan lahan-lahan yang ada di pinggiran sungai maupun kali. Sangat tidak mungkin itu dibebaskan. Jadi kita nggak akan lagi seperti dulu," kata Sandiaga.

Keyakinan Teguh untuk mengatasi banjir dengan normalisasi terus dipertahankan dan diberikan kewenangan untuk membebaskan lahan hingga akhir 2018. Nyatanya, Teguh saat itu mengakui adanya perubahan harga yang harus diklarifikasi seperti di kawasan Kamoung Melayu, Jakarta Timur.

Pada Februari 2019, akhirnya Gubernur Anies mencopot Teguh dan mengangkat Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah, Yusmada Faisal menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas SDA. Dia memastikan akan menjalankan program naturalisasi.

Menurutnya, konsep naturalisasi yang banyak dipertanyakan berbagai pihak termasuk Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) itu adalah mengupayakan aliran air sebanyak-banyaknya ditangkap, ditahan dan mudah-mudahan bisa menjadi air Baku. Nantinya, sungai-sungai yang ada itu dibiarkan dalam bentuk natural supaya bisa menahan air hujan.

"Jadi kalau kapasitas sekarang segini, upayakan air yang masuk sesuai dengan kapasitasnya. Bagaimana caranya? Ya di tahan air hujannya ini," kata Yusmada.

Yusmada menjelaskan, penahanan atau penangkapan air hujan itu dilakukan dengan cara membuat sodetan, memanfaatkan situ, embung dan waduk retensi. Misalnya saja, kali sunter yang masuk dalam program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (Bbwscc). Hal yang paling penting disana membuat waduk, embung sepanjang kali sunter. Termasuk anak anak kalinya.

Dia meminta agar semua pihak merubah mindset atau cara pandang menangani air dengan menyelamatkannya. Sehingga, air hujan yang merupakan sebuah rezeki dapat dimanfaatkan dan tidak dibuang-buang kelaut melalui pembangunan sheet pile.

"Kalau memang harus dilebarkan ya kita lebarkan. Jangan bilang nanti pake sheetpile, sheetpile itu penahan tebing supaya nggak runtuh. Kalau tebingnya kuat nggak perlu di sheetpile," tegasnya.

Pada Juli 2019, Anies akhirnya menetapkan pejabat definitif Kepala Dinas SDA bernama Juaini Yusuf. Saat pelantikan Juaini menyebut bahwa sedikitnya ada empat fokus penanganan banjir, diantaranya yaitu naturalisasi, sheetphile atau tanggul laut kemudian enngelolaan air limbah dan air bersih. Termasuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) guna menjaga pompa dan kawasan tergenang.

Pengerukan dilakukan Juaini secara masif hingga akhirnya pada 2020 diberikan program gerebek lumpur untuk mengantisipasi banjir pada awal 2021. Selain melakukan pengerukan, Juaini mengaku pihaknya juga tengah melanjutkan normalisasi dan naturalisasi untuk mengendalikan banjir pada saat musim hujan nanti. Menurutnya, ada beberapa contoh waduk yang akan dinaturalisasi.

Diantaranya adalah, waduk kapuk di Jakarta Barat, Waduk Brigif di Jakarta Selatan, Waduk Kampung Rambutan satu dan dua. Nantinya, selain dapat mengurangi banjir, Waduk bisa menjadi tempat rekreasi dan warga bisa saling berinteraksi lantaran dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kawasan waduk sebagai ruang ketiga bagi masyarakat.

"Berdasarkan kegiatan strategis daerah, naturalisasi akan menyentuh waduk terlebih dahulu. Untuk sungai masih dilakukan pendataan," ungkapnya.

Pada banjir 2020 dan 2021 yang terjadi karena curah hujan ekstrim, Gubernur Anies berkali kali mengatakan bahwa banjir di Jakarta masih dapat dikendalikan dan surut tidak lebih dari 1x24 jam.

Bahkan dia membandingkan jumlah wilayah yang tergenang dengan data curah hujan ekstrim pada tahun tahun sebelumnya. Namun, posisi Juaini terlempar jauh ke kota Administrasi Jakarta dan hanya menempati kursi wakil Walikota.

Mantan Menteri Pendidikan itu kembali mengangkat Yusmada menjadi Kepala Dinas SDA menggantikan Juaini pada pelantikan Selasa 23 Februari 2021 lalu. Lalu, apakah karena pergantian itu terkait belum berjalannya naturalisasi yang digaungkan sejak 2017 ?

Usai dilantik kemarin, Yusmada menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin mengendalikan air yang masuk ke wilayah Ibu Kota dari hulu, seperti Depok dan Bogor di Jawa Barat."Kami akan mengendalikan air yang datang ke Jakarta dan merevitalisasi polder-polder serta membangun polder baru," ujarnya.

Yusmada yang pernah menjadi kadis Bina Marga kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) itu juga berjanji akan melanjutkan normalisasi dan naturalisasi untuk meningkatkan kapasitas sungai. Selain itu, juga akan dilakukan pembangunan waduk untuk mengendalikan debit air yang datang dari hulu.

"Kami akan coba kendalikan debit air melalui pembangunan waduk-waduk. Untuk banjir rob akan dibangun tanggul pantai meneruskan yang tahun kemarin," pungkasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini