Langgar PSBB, RM Cafe Lokasi Penembakan Bripka CS Ditutup dan Dicabut Izinnya

Ari Sandita Murti, Sindonews · Jum'at 26 Februari 2021 03:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 26 338 2368526 langgar-psbb-rm-cafe-lokasi-penembakan-bripka-cs-ditutup-dan-dicabut-izinnya-70kIVxilYb.jpg RM Cafe (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi mengatakan, tentang pelanggaran PSBB yang dilakukan RM Cafe, yang mana diketahui sudah 3 kali terjadi, sudah ditindak lanjuti oleh Satpol PP.

RM Cafe merupakan tempat kejadian perkara penembakan brutal Bripka CS kepada tiga orang korban, yang salah satunya merupakan anggota TNI.

"Pelanggaran PSBB yang dilakukan oleh pengelola rumah makan/restoran/cafe sesuai Pergub No. 3 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 4, maka sanksi administrasi yang diberikan merupakan kewenangan Satpol PP, bukan Dinas Parekraf," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (25/2/2021).

Menurutnya, terkait pembekuan izin dan pencabutan izin terkait pelanggaran PSBB, sesuai Pergub No. 3 tahun 2021 Pasal 28 ayat 1, harus melalui sejumlah tahapan, yakni teguran tertulis, denda administratif, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin dan atau pencabutan izin.

Baca Juga: Kronologi Aksi Penembakan Brutal di RM Cafe Cengkareng

"Kewenangan pembekuan sementara izin dan pencabutan izin sesuai Pergub No. 3 tahun 2021 Pasal 28 ayat 3, dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Satpol PP," tuturnya.

Sedangkan terkait pertanyaan kemungkinan usaha ditutup atau dicabut izinnya secara langsung, tambahnya, sesuai Pergub No. 18 tahun 2018 hanya dapat dikenakan bila usaha tersebut melakukan satu atau lebih dari 3 poin ini. Pertama, adanya temuan peredaran, penjualan, dan pemakaian narkotika dan atau zat psikotropika.

Kedua, menyajikan dan atau memperdagangkan manusia sehingga terjadinya perbuatan asusila dan atau prostitusi. Ketiga, terjadinya kegiatan perjudian dengan catatan, Izin usaha yang dimiliki dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

"Sedangkan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi lain (diluar pemprov dki) maka pencabutan izinnya juga merupakan kewenangan instansi yang bersangkutan," katanya.

(kha)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini