Tim Kuasa Hukum Sebut Dakwaan Habib Rizieq Bermuatan Politis

Okto Rizki Alpino, Sindonews · Sabtu 27 Maret 2021 05:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 27 338 2384835 tim-kuasa-hukum-sebut-dakwaan-habib-rizieq-bermuatan-politis-kEUEnn1wFI.jpg Habib Rizieq Shihab (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) menentang pasal yang disangkakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus yang menjerat kliennya. Kasus karantina kesehatan yang menjerat Habib Rizieq dinilai sebagai kriminalisasi terhadap tokoh agama.

"Sudah sangat terang dan jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya memasukkan pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 adalah justru membuktikan perkara a quo kental muatan politis," kata tim pengacara Habib Rizieq Shihab dalam eksepsinya yang dikutip, Sabtu (27/3/2021).

Dakwaan tersebut, dinilai tidak sesuai konteks dan terkesan merupakan permainan pemerintah untuk membungkam suara kritis dari mantan Imam Besar FPI itu yang selama ini terus menerus dianggap sebagai anti-Pancasila.

Baca juga: Kronologi Kerumunan di Bogor, Habib Rizieq: Markaz Syariah Adalah Rumah Saya

"Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan justru berteriak keras untuk mengingatkan para londo ireng yang sedang berkuasa agar jangan mau dibeli oleh para penjajah dan antek-anteknya agar kembali mengabdi untuk negeri," jelas tim pengacara Habib Rizieq Shihab.

Baca juga: Usai Sidang, Habib Rizieq: Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan!

Menurut tim pengacara Habib Rizieq Shihab, kondisi apa yang melatar belakangi JPU menggunakan pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Padahal, lanjut tim pengacara, asal muasal UU itu tercipta karena Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaan berada dalam situasi darurat perang.

"Pasal 11, pasal 12, pasal 14, pasal 15 C adalah untuk mengatasi kondisi-kondisi darurat yang disebabkan oleh penjajah dan antek-anteknya terbukti dari ibukotanya yang dipindahkan," kata tim penasehat hukum Habib Rizieq Shihab.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini