Kementerian PPPA Minta Polda Metro Jaya Terus Usut Kasus Kejahatan Anak

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 21 April 2021 23:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 21 338 2398703 kementerian-pppa-minta-polda-metro-jaya-terus-usut-kasus-kejahatan-anak-rxM0xmfc0i.jpg Jajaran Kementerian PPPA bertemu dengan petinggi Polda Metro Jaya (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Polda Metro Jaya diminta untuk terus mengusut dan mengungkap kasus kejahatan yang menyasar terhadap anak-anak. Hal itu menjadi salah satu upaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk jenis kejahatan.

Deputi Bidang Perlindungan Anak (PA), Kementerian PPPA Nahar mengungkapkan bahwa, pihaknya diberikan mandat oleh undang-undang (UU) Nomor 35/2014 terkait koordinasi. Dalam UU tersebut ada pemantauan terkait implementasi kebijakan regulasi perlindungan anak.

"Kami melakukan pemantauan secara khusus, dan Polda Metro Jaya di beberapa penanganan kasus terakhir ini lebih spesifik dan banyak," kata Nahar, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Pada penanganan kasus di Polda Metro Jaya, menurutnya, kasus yang muncul eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan anak, perdagangan anak dan aborsi ilegal. Mereka menggunakan ketentuan hukum pidana sesuai UU 35/2014.

"Kami apresiasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya," ujarnya.

Baca Juga : Polisi Selidiki Video Porno Bule di Gunung Batur Bali

Ia menuturkan, kasus kejahatan terhadap anak belakang cenderung naik, sesuai data yang masuk dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMPONI PPA). Hal ini disebabkan karena masa Pandemi Covid-19.

Apresiasi pun diberikan lantaran sejauh ini, Polda Metro dianggap telah ikut berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

"Di 2020 ada kecenderungan kasus naik. Tapi di beberapa kategori mengalami penurunan. Yang cenderung naik pada kasus perdagangan orang (TPPO) dan prostitusi anak," ucapnya.

Ia menjelaskan, kenaikan kasus tersebut disebabkan anak tidak ada aktivitas. Pelaku menggunakan modus memancing korban melalui aplikasi media sosial (Medsos).

"Biasanya pelaku memancing korban lewat temannya," tuturnya.

Baca Juga : Mantan Kuli di Mabes TNI AD Jadi Ketua Kelas Pendidikan Secata

Nahar menjelaskan, ada empat pihak yang bertanggung jawab terkait pada perlindungan anak. Mereka di antaranya anak itu sendiri, orangtua, masyarakat/ lingkungan dan negara. Anak, menurutnya, berhak mengetahui hak-haknya.

"Orangtua itu ya terkait hak asuh. Dan lingkungan sendiri, anak dan orangtua tidak hanya di rumah saja, tapi ada masyarakat," tutupnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini