Blessmiyanda Diperiksa Inspektorat, Kuasa Hukum Klaim Tak Ada Unsur Pelecehan Seksual

Agregasi Sindonews.com, · Jum'at 30 April 2021 15:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 30 338 2403549 blessmiyanda-diperiksa-inspektorat-kuasa-hukum-klaim-tak-ada-unsur-pelecehan-seksual-8IvfVzD9Kx.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Blessmiyanda, dipecat dari Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, dikarena dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap wanita berinisial IGM.

Kuasa hukum Blessmiyanda, Suriaman mengatakan, pasal yang digunakan untuk menjerat Blessmiyanda tidak membuktikan tentang pelecehan seksual. Dalam Kepgub Nomor 499 Tahun 2021 tertanggal 23 April 2021 dikeluarkan, setelah kliennya dianggap melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pemeriksaan inspektorat dan Tim Ad Hoc yang dipimpin oleh Sekda DKI Jakarta.

"Pasal yang digunakan untuk memberikan sanksi sama sekali tidak membuktikan tentang pelecehan seksual. Tidak ada unsur menyangkut pelecehan seksual dalam pasal itu," kata Suriaman dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual, Blessmiyanda Dicopot dari Jabatannya

Bunyi Pasal 3 angka 6 PP 53 Tahun 2021 itu adalah 'Setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS'.

"Pertanyaannya, di mana unsur pelecehan seksual dalam pasal itu? Bagaimana bisa inspektorat membuktikan telah terjadi pelecehan seksual padahal unsur-unsur di dalam pasal itu pun tidak ada tentang pelecehan seksual?" tanya Suriaman.

Baca juga: Dituding Lecehkan PNS, Blessmiyanda Akan Lapor Polisi Soal Pencemaran Nama Baik

Maka itu, kata dia, pemeriksaan inspektorat sama sekali tidak membuktikan bahwa kliennya terbukti melakukan pelecehan seksual. Oleh karena itu, dia menyebutkan, kliennya terbukti melakukan pelecehan seksual adalah sesuatu yang prematur.

"Seolah-olah kini klien saya telah terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual, padahal pemeriksaan inspektorat sama sekali tidak membuktikan tentang pelecehan seksual," katanya.

Menurut Suriaman, kliennya baru bisa dibuktikan melakukan pelecehan seksual jika perkara ini dibawa ke ranah pidana umum. "Namun, klien saya yakin tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Segala sesuatu yang selama ini menjadi ramai hanyalah fitnah," kata Suriaman.

Bahkan, ujar Suriaman, dari berita acara pemeriksaan kliennya di inspektorat maupun Tim Ad Hoc, tidak ada pertanyaan yang bersangkut paut dengan tindakan pencabulan seperti yang ada di dalam KUHP.

"Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa menyebut klien saya terbukti melakukan pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang prematur," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini