Komisi Informasi DKI Jakarta Tuntaskan 23 Sengketa dalam 100 Hari

Bima Setiyadi, MNC Portal · Senin 03 Mei 2021 14:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 03 338 2404801 pemprov-dki-jakarta-tuntaskan-23-sengketa-informasi-dalam-100-hari-GaXQTOeKK2.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen atas keterbukaan informasi publik. Melalui komisi informasi, DKI mampu selesaikan 23 sengketa informasi dalam waktu 100 hari.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Arya Sandhiyudha mengatakan, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mampu menuntaskan target penyelesaian sengketa informasi dalam 100 hari kerja. Menurutnya ini adalah bukti komitmen komisioner, kepatuhan Pemprov DKI Jakarta dan Badan Publik di Jakarta dalam Keterbukaan Informasi Publik.

"Ini juga upaya merawat kepercayaan masyarakat akan hak informasi dan menambah tabungan prestasi Jakarta dalam Keterbukaan Informasi Publik. Tentunya juga menjadi sumbangsih Jakarta bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) Indonesia secara nasional," kata Arya melalui siaran tertulisnya, Senin (3/5/2021).

Sejak kelima Komisioner dilantik pada 24 November 2020 lalu, yaitu Harry Ara Hutabarat, Harminus Koto, Arya Sandhiyudha, Nelvia Agustina, dan Aang Muhdi Ghazali, kemudian Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Komisi Informasi Provinsi langsung menargetkan penyelesaian sengketa informasi publik dapat rampung dalam 100 hari kerja.

Baca juga: Presiden Sebut Keterbukaan Informasi Menjadi Sebuah Kebutuhan

Arya mengatakan sejak Komisioner baru menjabat terdapat sejumlah register masalah sengketa informasi publik yang belum selesai.

Baca juga: Pemprov DKI Kolaborasi Dirikan Posko Layani Informasi Soal Covid-19

Arya mencatat total terdapat 16 register yang belum rampung pada periode sebelumnya di antaranya yaitu 1 register sengketa pada tahun 2019 dan 15 register sengketa pada tahun 2020 yang berhasil dia selesaikan.

Selanjutnya, terdapat sebanyak 5 register pada tahun 2020 dan 3 register sengketa pada tahun 2021.

Sehingga total terdapat 23 sengketa informasi publik yang telah diselesaikan dalam jangka waktu 100 hari kerja.

"jadi dari 16 register warisan sengketa sebelum saya menjabat dan sengketa baru sebanyak 8 register sejak saya menjabat ini telah rampung menyisakan 1 register yang baru masuk awal April 2021, bahkan sebelum 100 hari kerja komisioner," ungkapnya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini