Anies: Sertifikat HPL Kampung Akuarium Babak Baru Tuntaskan Sengkarut Tanah

Muhammad Refi Sandi, MNC Media · Kamis 06 Mei 2021 15:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 06 338 2406614 anies-sertifikat-hpl-kampung-akuarium-babak-baru-tuntaskan-sengkarut-tanah-cN3u97IDhl.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto : Ist)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima penyerahan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Kampung Akuarium dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, Selasa 4 Mei 2021.

Penyerahan sertifikat HPL tersebut, kata Anies, akan menjadi babak baru dalam menyelesaikan sengkarut tanah di Jakarta. “Penyerahan sertifikat HPL Kampung Akuarium ini dapat menjadi babak baru untuk menyelesaikan masalah lain yang ada di DKI Jakarta,” ujar Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/5/2021). 

Baca Juga: Pilpres 2024 Bisa Munculkan Duet Prabowo-Puan, Anies-AHY dan Airlangga-AHY

Anies berharap bahwa jika mencoba mengambil kasus yang kompleksitasnya tinggi, diharapkan akan lebih mudah menguraikan permasalahan yang lain. Selain itu, Anies mengapresiasi kerja cepat dan tuntas Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jakarta. Terkait kinerjanya yang dapat menyelesaikan masalah pertahanan yang rumit dan menahun di Jakarta.

Lebih lanjut, Surya Tjandra memaparkan bahwa persoalan reforma agraria itu sifatnya kontekstual, tiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda. Penyelesaian dan solusi yang dibutuhkan juga berbeda, sama halnya menyelesaikan permasalahan reforma agraria di DKI Jakarta.

“Keterbatasan lahan menjadi masalah utama yang sudah lama terjadi di Jakarta bertahun-tahun lamanya. Membereskan tanah di DKI Jakarta itu tidak mudah, tidak ada cara lain selain konsolidasi tanah,” ucap Surya Tjandra.

Baca Juga: Safari ke Daerah, Anies Disebut Tengah 'Mengaspal' Jalan Panjang Menuju 2024

Surya Tjandra mengatakan permasalahan umum yang terjadi di kota besar adalah masyarakat yang memiliki tanah dalam jumlah kecil serta sifatnya individual, ini bisa menjadi kelemahan. Jika tanah digabung menurut aturan konsolidasi tanah dan diatur penataannya menjadi lebih baik, pasti dan sehat, akan ada peningkatan kualitas lingkungan dan kondisi masyarakat.

Dalam hal ini, Surya Tjandra juga menunjukkan apresiasinya kepada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang perlahan berhasil mengurai permasalahan pertanahan di DKI Jakarta, salah satunya dengan bukti sertipikat HPL di Kampung Akuarium.

“Semoga dalam waktu dekat ada tawaran-tawaran konkret terkait ini, kita bisa siap-siap untuk memperbaiki dan memulai kerja lebih cepat demi penyelesaian masalah agraria di ibu kota,” pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini