Berlakukan SIKM, Ikhtiar Pemprov DKI Lindungi Warga dari Penularan Covid-19

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 08 Mei 2021 08:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 08 338 2407540 berlakukan-sikm-ikhtiar-pemprov-dki-lindungi-warga-dari-penularan-covid-19-af9CZDGtHy.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkatkan kesiagaan terhadap penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat, terutama menjelang libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Opsi peniadaan mudik dan pemberlakuan prosedur Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Wilayah Provinsi DKI Jakarta, kembali diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 569 Tahun 2021 tentang Prosedur Surat Izin Keluar Masuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta selama Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Baca juga: Keluar Masuk Kota Bekasi Wajib Tunjukan SIKM

Kebijakan tersebut berlaku terhitung mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Kebijakan SIKM dikecualikan bagi warga yang berada di wilayah aglomerasi, Jabodetabek yang akan melakukan perjalanan nonmudik ke wilayah DKI Jakarta.

“Kebijakan ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk melindungi segenap warganya dari risiko peningkatan laju penularan Covid-19. Warga Jabodetabek tidak memerlukan SIKM ketika hendak melakukan perjalanan nonmudik keluar/masuk wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra dalam keterangannya, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga:   Larangan Mudik Lokal, Orang Kerja Wajib Bawa Surat ini

Kata Benni, hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana telah diubah dengan Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

 

Disebutkan dalam peraturan tersebut, bahwa perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dikecualikan bagi kendaraan pelayanan logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang anggota keluarga, serta kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah Setempat.

Prosedur SIKM wilayah DKI Jakarta mengatur 4 (empat) kategori keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu: kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang anggota keluarga. Sementara untuk perjalanan dinas, perjalanan logistik dan kepentingan nonmudik lainnya selama masa peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H, tidak termasuk yang diatur dalam Prosedur SIKM DKI Jakarta, karena telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan perundangan, Permenhub dan SE Ketua Satgas Covid 19 tersebut.

“Permohonan SIKM diajukan melalui akun JakEVO di website jakevo.jakarta.go.id. Penerbitan SIKM hanya akan diberikan kepada pemohon yang memenuhi prosedur yakni melakukan perjalanan nonmudik untuk 4 kategori keperluan mendesak atau bukan untuk kepentingan mudik dengan mengisi data secara benar dan lengkap,” tutup Benni.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini