Awas Keliru, Berikut Cara Bijak Ajukan SIKM Jakarta

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 08 Mei 2021 20:52 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 08 338 2407803 awas-keliru-berikut-cara-bijak-ajukan-sikm-jakarta-w3WHPH0BET.jpg Data SIKM (Foto: Ist)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta selama masa larangan mudik Idul Fitri 1442 H. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan, berdasarkan database ada permohonan SIKM yang diterbitkan, namun ada juga yang ditolak, serta masih dalam proses administrasi.

"Berdasarkan database perizinan dan nonperizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 18.00, tercatat permohonan SIKM yang diajukan sebanyak 2.189 permohonan dengan 873 SIKM diterbitkan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Baca Juga:  Imbas Pemeriksaan SIKM, Lalin di KM 31 Cikarang Barat Macet

Sementara ada 1.132 SIKM ditolak dan 184 permohonan SIKM masih dalam proses penelitian administrasi dan penelitian teknis karena baru saja diajukan oleh pemohon. Adapun penolakan oleh petugas, umumnya terjadi karena pemohon yang keliru dalam pengajuan SIKM baik saat pengisian data pemohon yang salah maupun kriteria perjalanan nonmudik yang tidak diperkenankan.

“Setelah melalui proses penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan SIKM, masih banyak pemohon yang keliru dalam mengajukan SIKM," ujar Benni

Adapun kekeliruan yang kerap terjadi adalah pemohon salah menuliskan alamat tujuan dan tujuan perjalanan nonmudik yang tidak semestinya seperti perjalanan mudik, perjalanan dinas dan bahkan masih ditemukan warga di wilayah aglomerasi, Jabodetabek mengajukan SIKM di wilayah DKI Jakarta. Di mana, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prosedur SIKM DKI Jakarta sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

"Sehingga permohonan SIKM tersebut ditolak oleh petugas," ujar Benni.

Benni menambahkan, masih adanya pemohon yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan SIKM. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat setiap pemalsuan dokumen yang dilakukan telah melanggar ketentuan perundangan dan terdapat sanksi yang tegas.

Baca Juga:  Berlakukan SIKM, Ikhtiar Pemprov DKI Lindungi Warga dari Penularan Covid-19

Adapun pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 Ayat (1), UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

“Bijak mengajukan SIKM, tempat terbaik tetap di rumah. #SayaTidakMudik” tutur Benni.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini