Jelang Lebaran, 1.546 SIKM DKI Jakarta Telah Diterbitkan

Komaruddin Bagja, Sindonews · Senin 10 Mei 2021 21:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 10 338 2408685 jelang-lebaran-1-546-sikm-dki-jakarta-telah-diterbitkan-wUCP88ECSN.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terladu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra menyampaikan data terbaru permohon Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

“Berdasarkan database perizinan dan nonperizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Mei 2021, tercatat permohonan SIKM yang diajukan sebanyak 3.888 permohonan dengan 1.546 SIKM diterbitkan dan 2.094 SIKM ditolak dan 248 permohonan SIKM masih dalam proses penelitian administrasi dan penelitian teknis karena baru saja diajukan oleh pemohon," kata Benni di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Baca Juga:  Luruskan Informasi soal SIKM DKI Jakarta, Ini 16 Poin yang Patut Diketahui

Ia menambahkan, penolakan umumnya terjadi karena kekeliruan pemohon dalam mengisi data permohonan hingga dokumen yang diserahkan tidak dapat dibuktikan lebih lanjut otentifikasi dokumen tersebut oleh pemohon.

"Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan SIKM, banyak ditemukan surat dokter dan dokumen lainnya yang ditempel dengan tulisan atau dipalsukan oleh pemohon. Dan kami pun melakukan otentifikasi ke instansi/faskes terkait. Jika Permohonan tersebut tidak sesuai perundangan dan melanggar prosedur, jelas kami tolak," tegasnya.

Ditemukan juga pemohon yang hamil dan mengajukan SIKM untuk keperluan mudik atau liburan bersama keluarga

"Ibu hamil memang masuk kategori diizinkan memperoleh SIKM namun untuk keperluan mendesak perjalanan nonmudik seperti pemeriksaan kandungan di Faskes luar Jabodetabek, bukan untuk mudik atau liburan bersama keluarga," terangnya.

Baca Juga:  Imbas Pemeriksaan SIKM, Lalin di KM 31 Cikarang Barat Macet

Ia juga mengingatkan agar warga tidak melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 Ayat (1), UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini