Cegah Lonjakan Covid-19 Usai Lebaran, Anies Perpanjang PPKM Mikro hingga 31 Mei 2021

MNC Portal, · Selasa 18 Mei 2021 05:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 18 338 2411459 cegah-lonjakan-covid-19-usai-lebaran-anies-perpanjang-ppkm-mikro-hingga-31-mei-2021-QNlTBDNRiu.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(Foto:MNC Portal)

“Ikhtiar kami melakukan screening ini bukan hanya mendeteksi cepat jika ada yang terpapar, juga sebagai ikhtiar untuk melindungi warga Jakarta yang saat lebaran kemarin memilih tidak bepergian, mereka-mereka yang menaati anjuran Pemerintah,” tutup Anies.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti kasus aktif di Ibu Kota terjadi fluktuatif selama dua minggu terakhir. Adapun data peningkatan kasus aktif tercatat dari 7.039 pada tanggal 3 Mei 2021 menjadi 7.266 pada tanggal 15 Mei 2021 sebelumnya, akhirnya turun menjadi 7.146 pada tanggal 16 Mei 2021.

"Memang ada penurunan sebesar 120 kasus dari periode tanggal 15-16 Mei 2021. Namun, kami akan tetap waspada terjadinya peningkatan kasus pada dua minggu ke depan, terlebih periode ini merupakan periode setelah Idulfitri,” ucap Widyastuti dalam keterangan tertulisnya.

Widyastuti memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan DKI Jakarta telah bersiap menghadapi lonjakan kasus aktif. Diketahui per tanggal 17 Mei 2021, Dinkes telah menyiapkan 6.633 tempat tidur isolasi dan 1.007 fasilitas ICU.

"Dari kapasitas tersebut, tingkat keterisiannya juga tergolong masih dapat dikendalikan, di mana tempat tidur isolasi telah terisi 1.724 atau 26% dan ICU terisi 338 pasien atau 34%. Artinya, kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU masih di atas 50%," papar Widyastuti.

Lebih lanjut, Widyastuti terus memantau dan bersiaga menghadapi klaster mudik lebaran tahun ini. Sebagaimana diketahui, dari pengalaman libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) serta lebaran pada tahun sebelumnya, mayoritas penduduk DKI Jakarta ke Pulau Jawa, Bali, dan wilayah Sumatera Utara.

Sementara itu, Mayoritas penduduk menggunakan mobil pribadi, sehingga akan membutuhkan bantuan informasi dari RT, RW, serta kader untuk identifikasi secara detail para pemudik. Sedangkan, jalur bus dan travel juga perlu diantisipasi.

“Meskipun Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dan melakukan penyekatan, tapi kami tetap mewaspadai adanya potensi klaster hasil dari bepergian ini." Pungkas Widyastuti. (Muhammad Refi Sandi)

(saz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini