Road Bike Bisa Melintas ke JLNT Casablanca, DPRD DKI: Pesepeda Jangan Diistimewakan

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Kamis 03 Juni 2021 20:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 03 338 2419761 road-bike-bisa-melintas-ke-jlnt-casablanca-dprd-dki-pesepada-jangan-diistimewakan-V73KM677hh.jpg Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth (Foto: Ist)

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlalu cepat dengan membuat keputusan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca dijadikan lintasan permanen untuk road bike pada saat akhir pekan.

"Saya menilai hal itu terlalu cepat untuk mengambil keputusan, jika JLNT Casablanca sudah cocok untuk perlintasan road bike pada saat weekend," kata Kenneth dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, seharusnya Dinas Perhubungan harus lebih teliti dan melihat secara komprehensif lagi terkait melintasnya road bike di jalur Kampung Melayu - Tanah Abang. Harus di kaji juga mengenai keselamatan para pesepeda dan juga pengendara yang lain.

"Sepeda pun semestinya tidak pas untuk melintas di JLNT, karena jalan layang itu ada batas kecepatan minimum, apakah sepeda bisa memenuhi batas minimum tersebut? jalan layang itu kan tinggi letak konturnya, dan kondisi angin pasti bertiup lebih kencang, harus di pikirkan fenomena seperti ini. Jikalau tiba tiba angin bertiup kencang, apakah bisa dikendalikan?," ketus pria yang kerap disapa Kent itu.

Baca Juga: Pemprov DKI Berencana Permanenkan JLNT Casablanca Jadi Jalur Road Bike saat Weekend

Lalu Kent pun menilai pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang memperbolehkan sepeda balap (road bike) untuk melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, pada hari kerja Senin-Jumat dengan pengaturan waktu yakni dari pukul 05.00-06.30 WIB, sangat ngawur dan tidak berdasar.

"Pendapat Anda sangat ngawur Pak Wagub! kenapa uji coba road bike untuk melintas di Jalan Sudirman-Thamrin pada saat hari kerja. Pukul 05.00 WIB di jalan Sudirman itu sudah ramai, beda dengan weekend. Jangan membuat kebijakan yang ngawur tanpa memikirkan dampak yang akan di timbulkan setelahnya, apakah sudah Anda pikirkan hak pengguna jalan yang lain dan apakah sepeda itu bayar pajak tiap tahunnya, sampai harus diperlakukan se-istimewa ini? Analogi saya, Jika pesepeda diizinkan lewat Sudirman, Thamrin dan JLNT, seharusnya pemotor juga boleh dong? Ingat sepeda motor itu tiap tahun bayar pajak dan termasuk salah satu penyumbang PAD tertinggi," ketus Kent.

Kent pun khawatir jika pesepeda terlalu di istimewakan dalam hal ini melintas di Jalan Sudirman-Thamrin dan JLNT, pemotor akan melakukan protes dan akan meminta di perlakukan sama. Oleh karena itu, Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera mengevaluasi terkait kebijakan tersebut, jangan sampai anggaran puluhan miliar mubazir dalam pembuatan jalur sepeda.

"Saya khawatir pengendara motor juga akan protes. Harus di kedepankan asas keadilan dong? Jangan memberikan karpet merah kepada pesepeda. Saya berfikir bagaimana nasib jalan sepeda yang sudah di buat oleh Pemprov DKI, yang sudah menghabiskan uang rakyat sebesar Rp73 miliar? Seharusnya bisa memaksimalkan penggunaan Jalan sepeda yang sudah di buat ini. Mubazir dong jalur sepedanya kalau jadi seperti ini, dan bagaimana pertanggung jawabannya terhadap rakyat atas penggunaan anggaran tersebut, yang tidak Jelas dan transparan, seharusnya ada audit terhadap proyek ini jika akhirnya jadi seperti ini," sambungnya.

Kent pun menilai, Pemprov DKI Jakarta jika membangun sesuatu terkesan dipaksakan karena tanpa membuat kajian yang panjang hingga akhirnya tidak bermanfaat bagi warga Jakarta.

"Jika penggunaan jalan sepeda ini bisa dikelola dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta, maka tidak perlu lagi merebut infrastruktur yang juga menjadi hak pengguna jalan yang lain. Beginilah kebiasaan Pemprov DKI Jakarta kalau membangun sesuatu, terkesan dipaksakan tanpa membuat kajian jangka panjang, dan pertimbangan yang matang, akhirnya hasilnya tidak ada manfaatnya sama sekali serta uang rakyat yang di pakai dalam membangun jalan sepeda ini jadi sia-sia" tutur Kent.

Menurut Kent, belakangan ini banyak sekali pesepeda yang melanggar aturan lalulintas di DKI Jakarta dan seenak-enaknya serta arogan dalam menggunakan jalan, seperti melawan arus, lalu menguasai sebagian besar badan jalan di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta hingga mengganggu pengendara lain. Jika di istimewakan seperti ini, bisa lebih amburadul lagi nantinya.

Padahal, kata Kent, hal itu tertuang di Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan. Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Ditlantas Polda Metro Jaya agar bisa membuat regulasi sanksi untuk pesepeda yang "nakal" saat melintas di protokol Jakarta, hal itu dilakukan agar para pesepeda bisa lebih tertib dalam menggunakan jalan raya, baik untuk road bike maupun non road bike.

"Saya harap kali ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya bisa membuat aturan yang jelas, sanksi yang jelas untuk para pesepeda yang melanggar. Karena melihat kondisi realita saat ini banyak sekali yang melanggar aturan yang sudah ada, dikarenakan aturan yang ada terkesan abu abu dan tidak jelas untuk penerapannya. Harus dikaji kembali untuk membuat regulasi dan sanksi yang jelas bagi para pesepeda agar ada efek jera," tegas Kent.

Kata Kent, dasar tilang terhadap pesepeda ini sudah tertuang pada Pasal 299 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan jika diterapkan, maka Polda Metro Jaya akan menjadi kepolisian yang pertama yang menerapkan tilang bagi pesepeda.

Adapun Pasal 299 UU LLAJ itu berbunyi "Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100 ribu.

Kemudian Pasal 122 UU LLAJ berbunyi "Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:

a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau

c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor".

Perlu diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana permanenkan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca, untuk jalur road bike pada akhir pekan di setiap hari Sabtu dan Minggu, dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB.

Selain JLNT Casablanka, uji coba lintasan untuk road bike juga berlaku di jalan Sudirman-Thamrin. Untuk di jalan ini, uji coba dilakukan Senin hingga Jumat dimulai pukul 05.00 hingga pukul 06.30 WIB.

Sebelumnya juga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp73 miliar untuk pembuatan jalur sepeda pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Namun, hal itu terpaksa ditunda. Kesepakatan itu ditunda lantaran DPRD DKI ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya. DPRD DKI menilai rencana jalur sepeda tersebut belum jelas.

Awalnya terlihat anggaran itu semula Rp4,4 miliar lalu ada penambahan Rp69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp73,7 miliar. Anggaran tersebut dipertanyakan kenaikan angka anggaran yang tinggi. Padahal jalur sepeda dinilai bukanlah suatu program yang mendesak.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini