Tegas! Gubernur DKI Berlakukan WFH 75% bagi Perkantoran di Zona Merah

Komaruddin Bagja, Sindonews · Kamis 17 Juni 2021 18:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 17 338 2426858 tegas-gubernur-dki-berlakukan-wfh-75-bagi-perkantoran-di-zona-merah-GcPD6sVwJQ.jpg Petugas Pemprov DKI Jakarta menunjukan stiker segel yang akan dipasang di perkantoran yang beroperasi meski ada karyawan yang positif Covid-19. (Foto: Ant)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan untuk pemberlakukan 75% work from home (WFH) untuk perkantoran di zona merah. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 759 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro.

Kepgub mengatur tentang kapasitas karyawan perkantoran di tiap zona penyebaran Covid-19. Bagi karyawan yang bekerja di swasta BUMD ataupun BUMN yang berada di zona kuning dan zona orange work from home sebesar 50% dan work from office sebesar 50% dengan penerapan portal kesehatan secara lebih ketat.

"Zona merah work from home (WFH) sebesar 75% dan work from office sebesar 25% yang juga mengikuti penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," tulis Anies dalam Kepgub itu.

Baca juga: 144 Balita di Jakarta Positif Covid-19 Hari Ini, Jangan Keluar Rumah Membawa Anak-Anak!


Baca juga: Epidemiolog: Puncak Kasus Covid-19 Akan Terus Berulang

Aturan tersebut berlaku juga bagi para karyawan yang bekerja di instansi pemerintah.

Sementara bagi pekerja sektor esensial seperti sektor energi, komunikasi, IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional dan juga tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti tokoh swalayan dan lainnya beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional kapasitas dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Lonjakan kasus aktif yang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, membuat seluruh pihak harus ekstra waspada mencegah Ibu Kota masuk ke fase genting pascalibur Hari Raya Idul Fitri.

Maka dari itu, perlu intervensi seluruh pihak, sekaligus pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Kepgub No. 759 Tahun 2021 dan Ingub No. 39 Tahun 2021 kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 28 Juni 2021.

Kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, karena peningkatan terjadi terus-menerus dan signifikan, terutama pascalibur lebaran.

Pada tanggal 31 Mei 2021 saja atau tepatnya saat perpanjangan PPKM Mikro sebelumnya, kasus aktif di Jakarta sudah menunjukkan angka 10.658 dengan positivity rate 7,6% dari hasil tes PCR.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini