HUT Ke-494 DKI Jakarta, Ini 4 Gubernur yang Paling Fenomenal

Tim Okezone, Okezone · Selasa 22 Juni 2021 06:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 22 338 2428821 hut-ke-494-dki-jakarta-ini-4-gubernur-yang-paling-fenomenal-lkn5dghrBl.jpeg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

SEABGAI Ibukota Indonesia, DKI Jakarta selalu disorot khalayak dalam negeri bahkan dunia internasional.

Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-494, layaknya kita mengetahui siapa saja Gubernur yang paling fenomenal yang pernah memimpin kota ini. Mereka, dikenal rajin memproduksi kebijakan "nyeleneh" hingga menuai banyak kontroversi.

Berikut daftarnya:

1. Ali Sadikin (Gubernur Jakarta April 1966-Juli 1977)

Ali Sadikin diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966, menggantikan Soemarno. Dalam situs resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada awal kepemimpinannya Ali terlebih dahulu membenahi sistem birokrasi yang selama ini melekat di tubuh pemerintahan ibukota.

Selanjutnya, ia dengan cekatan membangun gelanggang olahraga dan remaja yang tersebar di 5 wilayah.

Gubernur yang dikenal memiliki kedisiplinan tinggi ini membuat beberapa kebijakan kontroversial di Jakarta.

Dilansir dari berbagai sumber, kebijakan-kebijakan Ali yang dinilai nyeleneh adalah membuka tempat hiburan malam demi asupan pajak ke APBN, sehingga Jakarta mampu melakukan pembangunan lain di berbagai sektor. Adapula pelegalan judi dan melokalisasi pelacuran.

Pada masa itu, daerah Senen dan Kramat Raya memang terkenal sebagai lokasi pelacuran, pemberantasan pelacuran juga dinilai Ali sebagai suatu masalah yang sulit. Dirinya berulang kali melakukan peninjauan dan pendataan maksimal ke daerah tersebut, sebelum akhirnya melokalisasi para pekerja seks ke Kramat Tunggak.

Ali mendapatkan penghargaan karena pengabdiannya kepada masyarakat pada 31 Agustus 1971 dengan nama ‘Anugerah Magsaysay’. Ia tutup usia pada 20 Mei 2008.

2. Sutiyoso (Gubernur Jakarta Oktober 1997-Oktober 2007)

Masa jabatan Sutiyoso tergolong tidak sebentar. Banyak kebijakan yang ia ciptakan menuai tanda tanya bahkan kontroversi dari masyarakat. Contohnya adalah keputusan menghadirkan sarana transportasi Trans Jakarta di tengah kota Jakarta yang kian padat.

Tentunya, Trans Jakarta membutuhkan jalur sendiri yang disediakan Sutiyoso di sisi jalan utama Jakarta. Hal ini dianggap hanya menambah kemacetan Jakarta. Namun, saat ini Trans Jakarta sudah menjadi moda transportasi andalan ibukota.

Kebijakan lain yang lahir dari tangannya adalah larangan merokok di sembarang tempat. Meskipun banyak menuai kritik, namun Sutiyoso tetap melanjutkannya.

3. Basuki Tjahaja Purnama (November 2014-Mei 2017)

Gubernur nyentrik ini kerap kali mendulang kritikan dalam tiap kebijakannya. Terkenal sangat disiplin, Basuki atau Ahok pernah menggusur lokalisasi Kalijodo pada 2016 lalu.

Ia ingin merubah Kalijodo untuk ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Setahun kemudian, Ahok meresmikan RPTPA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) Kalijodo.

Sebelumnya, pada 2015 Ahok memutuskan untuk merelokasi warga Kampung Pulo. Saat proses penggusuran, bentrok antar warga dengan petugas pun tak mampu terhindarkan. Banyak tokoh mengkritisi upaya relokasi ini. Seharusnya, wilayah tersebut dirapikan dengan manajemen penataan yang baik.

Namun, Ahok berpikir beda. Ia menilai relokasi merupakan keputusan yang baik. Warga yang direlokasi juga sudah disiapkan rumah susun sebagai pengganti.

Ahok dan Anies Baswedan

4. Anies Baswedan (Oktober 2017-sekarang)

Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan juga beberapa kali membuat suatu kebijakan yang dikritik oleh banyak pihak. Pertama adalah soal atap warna warni yang ada di jalan layang Tapal Kuda, Lenteng Agung.

Anies memutuskan untuk melakukan pengecatan atap warga dengan warna mencolok, agar terlihat bagus saat pengendara melintas di jalan layang itu. Hal demikian dinilai telah menghabiskan banyak dana dan minim manfaat.

Lanjutnya, ia juga disorot akibat membatasi jumlah transportasi umum. Kebijakan tersebut ia ambil saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dan menerjang Jakarta.

Sementara itu, jumlah penumpang membludak karena banyak perusahaan yang tak menerapkan kegiatan WFH atau work form home. Akibatnya, antrean mengular di beberapa halte TransJakarta dan stasiun KRL.

Terakhir, keputusan Anies untuk merevitalisasi Monas juga tak kalah menuai polemik.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini