Kiprah Para Gubernur Benahi Jakarta, dari Suwiryo hingga Anies Baswedan

Komaruddin Bagja, Sindonews · Selasa 22 Juni 2021 10:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 22 338 2428915 kiprah-para-gubernur-benahi-jakarta-dari-suwiro-hingga-anies-baswedan-UATQ5mnOU6.jpg Foto: Okezone

JAKARTA- Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta hari ini berulang tahun ke-494. Wilayah yang dulu dikenal dengan nama Sunda Kelapa kini menjelma menjadi Kota Megapolitan. Deretan pencakar langit memenuhi sudut Ibu Kota.

(Baca juga: HUT ke-494, Sejarah Banjir Jakarta dari Zaman Kolonial hingga Milenial)

Berbicara Jakarta tak lengkap rasanya tanpa mengenal kiprah Gubernurnya dari masa ke masa. Berikut linimasa Gubernur DKI Jakarta dari pertama hingga terkini yang dirangkum beragam sumber.

1. Suwiryo (Masa Jabatan: 1945-1947 dan 1950-1951)

Raden Suwiryo (lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 17 Februari 1903 – meninggal di Jakarta, 27 Agustus 1967 pada umur 64 tahun) adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia. Ia juga pernah menjadi Walikota Jakarta dan Ketua Umum PNI. Beliau juga pernah menjadi Wakil Perdana Mentri pada Kabinet Sukiman-Suwiryo.

(Baca juga: Selayang Pandang Sejarah Jakarta, dari Sunda Kelapa hingga Batavia)

Proses Suwiryo menjabat sebagai wali kota dimulai pada Juli 1945 pada masa pendudukan Jepang. Kala itu dia menjabat sebagai wakil wali kota pertama Jakarta, sedangkan yang menjadi wali kota seorang pembesar Jepang (Tokubetsyu Sityo) dan wakil wali kota kedua adalah Baginda Dahlan Abdullah. Dengan kapasitasnya sebagai wakil wali kota, secara diam-diam Suwiryo melakukan nasionalisasi pemerintahan dan kekuasaan kota.

Peralihan kekuasaan dari Jepang

Pada 10 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita takluknya Jepang ini sengaja ditutup-tutupi. Tapi Suwiryo, dengan berani menanggung segala akibat menyampaikan kekalahan Jepang ini pada masyarakat Jakarta dalam suatu pertemuan. Hingga demam kemerdekaan melanda Ibu Kota, termasuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Perpindahan kekuasaan dari Jepang dilakukan tanggal 19 September 1945 dan Suwiryo ditunjuk jadi Walikota Jakarta tanggal 23 September 1945.

2. Sjamsuridjal (masa jabatan 1951-1953)

Lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, 11 Oktober 1903.

Sebelum menjabat Wali Kota Jakarta Raya, Sjamsuridjal pernah menjadi Wali Kota Bandung pada September 1945 dan Wali Kota Surakarta pada awal 1947.

Program kerja unggulan miliknya antara lain; pembagian aliran listrik, penambahan air minum, dan urusan pertanahan. Sjamsuridjal ingin Jakarta menjadi kota Indah dan ternama.

3. Sudiro (Masa Jabatan: 1953-1960)

Sudiro dikenal sebagai Walikota (Posisi setara dengan Gubernur pada saat itu) Jakarta untuk periode 1953-1960. Pria lahir Yogyakarta, 24 April 1911 ini mengeluarkan kebijakan pemecahan wilayah Jakarta dijadikan tiga kabupaten yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Ia juga yang mengemukakan kebijakan pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK) yang kesudahan dijadikan Rukun Warga (RW). Ia meninggal pada tahun 1992.

4. Soemarno Sosroatmodjo (Masa Jabatan: 1960-1964 dan 1965-1966)

Dr. Soemarno Sosroatmodjo (lahir di Rambipuji, Jember, Jawa Timur, 24 April 1911 – meninggal di Jakarta, 9 Januari 1991 pada umur 79 tahun) yaitu noda satu mantan Gubernur DKI Jakarta yang pernah menjabat dalam dua periode yaitu periode 1960 - 1964 dan periode 1965 - 1966. Selain berasal dari militer dia juga yaitu seorang dokter. Pada masa kepemimpinannya sebagian masalah menghadang, terutama bersesuaian dengan isu Papua Barat dan demonstrasi Ganyang Malaysia.

Pada masa kepemimpinannya, selain didirikan Monas, Patung Selamat Datang, dan Patung Pahlawan di Menteng, juga didirikan rumah minimum. Konsep rumah minimum ini yaitu rumah dengan luas 90 meter persegi, didirikan di atas tanah 100 meter persegi, terdiri dari dua lantai, lokasinya dekat dengan tempat kerja. Proyek pertama rumah minimum didirikan di Raden Saleh, Karang Anyar, Tanjung Priok, dan Bandengan Selatan.

Setelah selesai masa baktinya, Soemarno menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan jabatan Gubernur Jakarta dilanjutkan oleh Henk Ngantung. Dalam masa inilah Soemarno merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jakarta atas perintah Presiden Soekarno, sebab kesehatan Henk Ngantung yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan jabatannya.

5. Hendrik Joel Hermanus Ngantung

(Masa Jabatan: 1964-1965)

Lahir di Bogor 1 Maret 1927. Pria yang kental dengan dunia seni pernah diminta mempercantik kota Jakarta sesuai dengan bakat seninya. Usaha pertama dalam rangka keindahan kota adalah dengan meletakkan ”kuali-kuali” berisikan tanaman dan bunga di sebagian Jalan MH Thamrin.

Saat masih menjabat wakil kepala daerah di era Gubernur Soemarno, Henk telah merancang sebuah kompleks rekreasi dan budaya, Taman Bhinneka Tunggal Ika, di Ragunan, Pasar Minggu, yang kemudian menjadi Taman Margasatwa. Sayangnya, proyek ini tidak berjalan karena adanya pemindahan Kebun Binatang Cikini (sekarang Taman Ismail Marzuki). Sejumlah proyek pembangunan semasa pemerintahan Henk Ngantung. Seperti icon Taman Ismail Marzuki, icon Tugu Bangsa Indonesia Menyambut Hari Depannya (Tugu Selamat Datang) dan Tugu Pembebasan Irian Barat.

6. Ali Sadikin (Masa Jabatan: 1966-1977)

Ali Sadikin yaitu gubernur yang sangat berjasa dalam mengembangkan Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern.

Di bawah kepemimpinannya Jakarta merasakan banyak perubahan sebab proyek-proyek pembangunan buah cara melakukan sesuatu Bang Ali, seperti Taman Ismail Marzuki, Kebun Hewan Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, kota satelit Pluit di Jakarta Utara, pelestarian hukum budaya Betawi di daerah Condet, dll.

Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari berlaku kota Jakarta, 22 Juni. Bersamaan dengan itu bermacam bidang hukum budaya Betawi dihidupkan kembali, seperti kerak telor, ondel-ondel, lenong dan topeng Betawi, dan lain sebagainya.

Ia juga sempat memberikan perhatian kepada kehidupan para artis lanjut usia di kota Jakarta yang saat itu banyak bermukim di daerah Tangki, sehingga daerah tersebut dinamai Tangkiwood.

Selain itu, Bang Ali juga menyelenggarakan Pekan Raya Jakarta yang saat ini semakin diketahui dengan nama Jakarta Fair, sebagai sarana hiburan dan promosi dagang industri barang dan jasa dari seluruh tanah cairan, bahkan juga dari luar negeri. Ali Sadikin berhasil memperbaiki sarana transportasi di Jakarta dengan mendatangkan banyak bus kota dan menata trayeknya, serta membangun halte (tempat menunggu) bus yang nyaman.

Di bawah pimpinan Bang Ali, Jakarta berkali-kali menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang mengantarkan kontingen DKI Jakarta menjadi juara umum selama berkali-kali.

Noda satu kebijakan Bang Ali yang kontroversial yaitu mengembangkan hiburan malam dengan bermacam klab malam, mengizinkan diadakannya perjudian di kota Jakarta dengan memungut pajaknya bagi pembangunan kota, serta membangun kompleks Kramat Tunggak sebagai lokalisasi pelacuran. Di bawah kepemimpinannya pula diadakan pemilihan Saudara laki-laki lebih tua dan None Jakarta. Saat jabatan Ali Sadikin kesudahannya pada tahun 1977, dan ia digantikan oleh Letjen Tjokropranolo.

7. Tjokropranolo (Masa Jabatan: 1977-1982)

Tjokropranolo menilai, masalah terbesar dalam pembangunan Jakarta Raya adalah mengatasi kemiskinan lahir batin. Dengan memegan religius dan sosialistis ia yakin Jakarta dapat

Pada 29 Agustus 1977, Tjokropranolo meresmikan kembali beroperasinya angkutan kereta api kota Jabotabek. Sudah hampir 20 tahun kereta api/trem kota tidak beroperasi di Jakarta.

Sebanyak 24 kereta rel diesel (KRD) dan 20 kereta rel listrik (KRL) dioperasikan setiap hari pukul 05.30-19.00, dengan jadwal pemberangkatan setiap 15 menit. Tarifnya Rp 50 per orang.

Selain itu, dua badan pengelola bus mini, PT Metro Mini dan Kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta), diresmikan beroperasi pada Sabtu, 8 April 1978. Berdasarkan SK gubernur, pada masa itu satu-satunya perusahaan yang diizinkan mengelola perusahaan angkutan bus mini hanyalah PT Metro Mini. Perusahaan ini dibentuk oleh Pemda DKI, yang merupakan wadah resmi pengusaha mikrobus perseorangan yang umumnya bermodal lemah.

8. Soeprapto (Masa Jabatan: 1982-1987)

Soeprapto (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 12 Agustus 1924 – meninggal di Jakarta, 26 September 2009 pada umur 85 tahun) adalah salah satu mantan Gubernur Jakarta. Kariernya dimulai dari militer dan pada tahun 1982 dia menjadi Gubernur Jakarta selama satu periode.

Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia adalah Sekretaris Jenderal Depdagri. Dengan pengalaman kepemimpinannya, Soeprapto mencoba menangani masalah Jakarta yang kompleks. Ia memulai kepemimpinannya dengan mengajukan konsep yang pragmatis dan bersih tentang pembangunan Jakarta sebagai ibu kota dan juga wacananya mengenai sebuah kota besar.

Ia menekankan konsepnya dalam wacana stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Selain itu Soeprapto juga membuat Master Plan DKI Jakarta untuk periode 1985–2005, yang sekarang dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bahagian Wilayah Kota.

9. Wiyogo Atmodarminto (Masa Jabatan: 1987-1992)

Wiyogo merupakan lulusan Akmil tahun 1948 di Yogyakarta dan menjadi salah satu pelaku sejarah peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Ia pun pernah bertugas di Tokyo tahun 1983-1987 sebagai duta besar. Selama kepemimpinan Letjen (Purn) Wiyogo Atmodarminto, ada kebijakan yang membuatnya dikenal publik: program Jakarta yang bersih, manusiawi, dan berwibawa (BMW). Slogan tersebut antara lain bertujuan ”mengembalikan citra” aparat Pemda DKI Jakarta menjadi aparat yang bersih, manusiawi, dan berwibawa.

Wiyogo melarang becak beroperasi di Ibu Kota sejak 31 Desember 1990. Hal ini tertuang dalam SK Gubernur DKI Jakarta No 1424 Tahun 1988 tentang Program Penyelesaian Masalah Becak dan Petunjuk Pelaksanaannya di DKI Jakarta. Saat itu ada sekitar 30.000 becak. Bekas penarik becak kemudian dialihkan profesinya menjadi tukang sayur. Sebagai pengganti becak, juga disiapkan 14.623 bajaj, 1.750 bemo, dan 600 mikrolet. Toyoko, kendaraan sejenis bajaj, akhirnya dipastikan beroperasi resmi di Jakarta sekitar Mei 1991.

10. Surjadi Soedirdja (Masa Jabatan: 1992-1997)

Jenderal TNI (HOR) Soerjadi Soedirdja (lahir di Batavia, 11 Oktober 1938) adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia. Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997.

Di masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air. Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud. Yang jelas, ia menyaksikan selesainya pembersihan jalan-jalan Jakarta dari becak, suatu usaha yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi). Selain itu Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi pada masa Jakarta di bawah kepemimpinannya.

11. Sutiyoso (Masa Jabatan: 1997-2007)

Pria yang akrab disapa Bang Yos ini masuk Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang tahun 1968. Karier militernya tergolong hebat. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan, antara lain Wadan Kopassus (1987) dan Panglima Kodam Jaya periode 1996-1997. Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, pada 10 Juni 2015 ia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepada Badan Intelijen Negara.

Sejumlah proyek semasa pemerintahan Sutiyoso: Taman Semanggi, Pemancangan tiang pertama monorel pada 14 Juni 2004 di median Jalan Asia Afrika, Penutupan lokalisasi Kramat Tunggak seluas 14 hektar yang dibangun tahun 1970-an dan Meluncurkan bus transjakarta jurusan Blok M-Stasiun Kota.

12. Fauzi Bowo (Masa Jabatan: 2007-2012)

Sebelum menjabat gubernur, sejak tahun 1978 Fauzi Bowo mulai meniti karier di dunia birokrasi sebagai staf Gubernur DKI Jakarta. Semasa menjabat, sejumlah program untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota menjadi prioritasnya.

Terdapat lima program utama Fauzi terkait hal itu, antara lain meneruskan rangkaian pembangunan sistem transportasi massal cepat (MRT), jaringan kereta api lingkar luar Jakarta, pembangunan jalan layang Bandengan dan Tubagus Angke, serta optimalisasi bus transjakarta. Beberapa programnya bahkan masih berjalan hingga kini.

13. Joko Widodo (Masa Jabatan: 2012-2014)

Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur dan Wali Kota Surakarta (Solo) sejak 28 Juli 2005 sampai 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.

Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

14. Basuki Tjahaja Purnama (Masa Jabatan: 2014-2017)

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 19 November 2014, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI. Selain perombakan jabatan struktural, Ahok juga fokus dalam membenahi masalah transportasi, banjir, mengembangkan Jakarta Smart City, dan menghadirkan banyak ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Ia tidak dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatannya karena terjegal kasus penodaan agama sehingga divonis 2 tahun penjara.

15. Djarot Saeful Hidayat

Dalam sejarah DKI Jakarta, gubernur periode 2012-2017 untuk pertama kali dijabat oleh tiga gubernur. Pada 2014, Jokowi terpilih menjadi Presiden RI. Posisinya sebagai gubernur digantikan Ahok. Ahok kemudian memilih Djarot untuk mendampinginya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Namun, Ahok mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah dalam kasus penodaan agama. Djarot pun menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya dilantik menjadi gubernur pada 15 Juni 2017.

16. Anies Baswedan (masa jabatan 2017-2022)

Anies dan Sandiaga Uno dilantik Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017. Di zaman Anies banyak perubahan diantaranya pedestrian yang manusiawi, Transparansi Keuangan, transportasi umum yang terintegrasi, Penanganan Covid-19. Di tengah jalan, Sandiaga meninggalkan menuju ke Pilpres 2019. Kini Anies ditemani oleh Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini