Dishub DKI Keluarkan Kebijakan saat PPKM Darurat, Ojol Dilarang Berkerumun

Komaruddin Bagja, Sindonews · Senin 05 Juli 2021 19:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 05 338 2435907 dishub-dki-keluarkan-kebijakan-saat-ppkm-darurat-ojol-dilarang-berkerumun-PKZaaHpy0i.jpg Ojek online. (Foto : Dok Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA - Untuk mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menetapkan sejumlah ketentuan di sektor transportasi.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyampaikan, kebijakan itu meliputi 6 aspek.

"Meliputi pembatasan kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang, pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum, pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum, pengaturan operasional ojek online dan ojek pangkalan, pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan transportasi sepeda dan jalan kaki, serta perlindungan terhadap penumpang, awak, dan sarana transportasi," kata Syafrin di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Ia menjelaskan, pembatasan kapasitas angkut bagi pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dilakukan dengan pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas angkut pada setiap jenis sarana transportasi.

Sementara pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum sebagai berikut:

a. Transjakarta: 05.00 - 20.30 WIB

b. Angkutan Umum Reguler dalam Trayek: 05.00 - 20.30 WIB

c. MRT: 06.00 - 20.30 WIB

d. LRT: 05.30 - 20.00 WIB

e. Angkutan Perairan: 05.00 - 18.00 WIB

f. Angkutan Malam Hari/ Angkutan Tenaga Kesehatan: 20.31 - 21.30 WIB

g. KRL Jabodetabek: Sesuai pola operasional KRL

Baca Juga : Evaluasi PPKM Darurat Tunjukkan Kemajuan, Perlu Pengurangan 50 Persen Mobilitas

Pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum beserta fasilitas penunjangnya meliputi terminal bus dalam kota, stasiun MRT, stasiun LRT, dermaga/pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal dan halte bus, menyesuaikan pengaturan operasional sarana transportasi umum.

Untuk pengaturan ojek online dan pangkalan, diperbolehkan mengangkut penumpang dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu pengemudi ojek online dan pangkalan dilarang berkerumun lebih dari lima orang. Saat menunggu penumpang, mereka wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antarsepeda motor minimal 1 meter.

Baca Juga : 3 Hari PPKM Darurat, Pemerintah Sebut Masih Banyak Pergerakan di Tiga Provinsi Ini

"Perusahaan aplikasi ojek online wajib menerapkan teknologi informasi geofencing agar pengemudi tidak berkerumun dan menerapkan sanksi pada pengemudi yang melanggar," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini