Satpol PP Jadi Penyidik, tapi Bukan Seperti Polisi

Ari Sandita Murti, Sindonews · Jum'at 23 Juli 2021 16:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 23 338 2445000 satpol-pp-jadi-penyidik-tapi-bukan-seperti-polisi-53M0pj6wtg.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Pemprov DKI mengusulkan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19. Salah satu poin perubahannya wewenang Satpol PP yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Perda Covid-19.

"Anggota Satpol PP yang memiliki sertifikasi penyidik PPNS di bawah pengawasan Kepolisian tapi mereka penegak. Penyidik di dalam internalnya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pada wartawan, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya, hanya petugas Satpol PP yang memiliki sertifikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berhak melakukan hal itu meski di bawah pengawasan Kepolisian. Penyidikan yang dimaksud adalah berkaitan dengan Perda di daerah masing-masing.

"Bukan penyidik seperti polisi yang semua bisa. Dia penegak aturan di dalam perda di daerah masing-masing. Kemarin perda tentang PPKM tentang penanganan operasi yustisi sudah keluar," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ferdian menerangkan, revisi perda dilakukan berdasarkan pertimbangan masih kurangnya disiplin warga terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pandemi virus corona. Baik dari segi penggunaan masker maupun kerumunan.

"Perda 2 2020 saat ini diusulkan pemprov untuk direvisi berdasarkan pertimbangan, seperti masih kurang disiplin pakai masker dan kerumunan karena pasal-pasal yang ada di Perda Nomor 2 Tahun 2020 DKI ini berbunyi penegak perda tersebut PPNS, dalam hal ini Satpol PP didampingi Polri dan TNI," jelasnya.

Baca Juga : Polisi: Osimin Wenda Divonis Seumur Hidup, tapi Kabur dari Lapas pada 2016

Namun, paparnya, saat dalam pelaksanaannya di lapangan, perda itu belum maksimal lantaran keterbatasan jumlah Satpol PP di lapangan sehingga Pemprov DKI ingin agar Satpol PP dan Polri bekerja bersamaan dalam penegakan Perda tersebut. Disisi lain, saat Polri hendak melakukan penegakan prokes, terbentur persoalan dasar pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia ini juga tak mengenal sanksi sosial sebagaimana yang ada pada Perda.

"Sedangkan kita ketahui Polri dalam KUHAP adalah penyidik, namun Perda itu membatasi penegak prokes itu adalah Satpol PP," katanya.

Dalam draf revisi Perda Covid-19 yang diajukan ke DPRD kewenangan penyidikan membuat Satpol PP bisa melakukan penyitaan benda hingga surat warga yang melanggar. Juga menghadirkan tersangka, saksi dan ahli untuk melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan akan dilaporkan kepada kepolisian dan pengadilan negeri melalui sistem peradilan cepat sebagaimana sidang tipiring.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini