Share

Pemprov DKI Bakal Tindaklanjuti Temuan BPK soal Pengadaan Rapid Test

Tim Okezone, Okezone · Kamis 05 Agustus 2021 19:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 05 338 2451537 pemprov-dki-bakal-tindaklanjuti-temuan-bpk-soal-pengadaan-rapid-test-K3ya76vvhe.jpg Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Foto : MNC Portal)

JAKARTA - Waki Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut pihaknya akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI soal pemborosan dana untuk pengadaan alat rapid test dan masker KN95 pada tahun 2020.

"Terkait temuan BPK tentang pemborosan atas pengadaan rapid test Covid-19 dan pengadaan respirator N95 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Riza Patria, kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

BPK DKI menemukan pemborosan dana pada pengadaan rapid test senilai Rp1,90 miliar dan masker KN95 Rp5,85 miliar.

"Seluruh temuan telah dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK," ujarnya.

Diketahui, temuan itu tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2020. Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Belanja tak terduga (BTT) termasuk bagian yang mengalami refocusing anggaran. Anggaran penanganan Covid-19 awalnya sebesar Rp188 miliar. Setelah dilakukan perubahan dengan disahkannya anggaran BTT untuk Covid-19 menjadi Rp5,521 triliun.

Sebagaimana diketahui, hal itu tertulis dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Disebutkan dalam penanganan COVID-19 di 2020, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran.

Baca Juga : Wagub DKI Minta Warga Jakarta Pantau Banjir Lewat Aplikasi JAKI, Begini Caranya

Salah satu yang mengalami refocusing anggaran adalah Belanja Tak Terduga (BTT). Semula anggaran penanganan Covid-19 di Jakarta dianggarkan senilai Rp 188 miliar. Namun kemudian dilakukan perubahan dengan disahkannya anggaran dari BTT untuk Covid-19 sebesar Rp 5,521 triliun.

Realisasi BTT itu sampai akhir 2020 mencapai Rp4,7 triliun atau 85,27 persen. Sementara anggaran yang tidak teralisasi senilai Rp813 miliar atau sekitar 14,7 persen.

Dari sisa BTT, BPK menemukan dua penyedia jasa pengadaan rapid test dengan merek serta waktu berdekatan. Namun, dari 2 merek itu, harganya berbeda.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini