Anies Keluarkan Aturan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Aktivitas Masyarakat

Komaruddin Bagja, Sindonews · Kamis 05 Agustus 2021 20:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 05 338 2451561 anies-keluarkan-aturan-sertifikat-vaksin-jadi-syarat-aktivitas-masyarakat-Tkahd0UuFf.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto : MNC Portal Indonesia/Refi Sandi)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan keputusan wajib vaksinasi untuk setiap orang yang akan beraktivitas di tempat-tempat yang telah ditentukan. Masyarakat harus sudah divaksinasi minimal dosis pertama.

Aturan itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 966 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Desease 2019. Keputusan itu sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Keputusan Gubernur yang ditetapkan pada 3 Agustus 2021, diterangkan selama masa PPKM Level 4, setiap orang yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan, harus sudah divaksinasi Covid-19, minimal dosis pertama. Bukti telah dilakukannya vaksinasi tersebut dapat ditunjukkan dengan sertifikat vaksin yang diunduh melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau laman PeduliLindungi.id.

“Kecuali, bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pascaterkonfirmasi Covid-19, dapat menunjukkan bukti hasil laboraturium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat menunjukkan bukti surat keterangan dokter, serta anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun,” kata Gubernur Anies di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (5/8/2021).

Baca Juga : Anies, Vaksinasi, dan Keleluasaan Beraktivitas di Tengah Pandemi

Sebagaimana diketahui, penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini