Share

Ganjil Genap Diklaim Lancar, Wagub DKI: STRP Tetap Diperlukan

Komaruddin Bagja, Sindonews · Kamis 12 Agustus 2021 18:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 12 338 2454741 ganjil-genap-diklaim-lancar-wagub-dki-strp-tetap-diperlukan-0HrTkHdfWV.jpg Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap hari pertama berjalan lancar.

"Ya sementara ini alhamdulillah berjalan dengan baik, sekalipun masyarakat mungkin sebagian ada yang belum pahami," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Politisi Partai Gerindra itu meminta warga agar lebih memperhatikan rambu dan imbauan petugas di ruas jalan yang terkena ganjil genap.

"Kami minta proses hari ini bisa dipahami, dimengerti, agar hari-hari besok bisa dilaksanakan dengan baik," tambahnya.

Meskipun sudah tidak ada penyekatan, namun Ariza mengatakan masyarakat dari luar daerah wajib mengurus dan memperlihatkan STRP.

"Ya sementara ini kan sudah mulai dibuka penyekatan. Jadi akan diatur kemudian ya. Bagi yang STRP kan tetap diperlukan bagi mereka yang dari daerah dan sebagainya ya keluar masuk Jakarta," tuturnya.

Adapun ruas jalan yang akan diberlakukan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap, yaitu:

• Jalan Jenderal Sudirman;

• Jalan M.H. Thamrin;

• Jalan Medan Merdeka Barat;

• Jalan Majapahit;

• Jalan Gajah Mada;

• Jalan Pintu Besar Selatan;

• Jalan Hayam Wuruk; dan

• Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Sementara itu, terdapat pengecualian kendaraan bermotor yang memasuki kawasan Ganjil-Genap, yakni:

• kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas;

• kendaraan Ambulans;

• kendaraan Pemadam Kebakaran;

• kendaraan angkutan umum (plat kuning);

• kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;

• sepeda motor;

• kendaraan angkutan barang khusus Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;

• kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, yaitu:

• Presiden/Wakil Presiden;

• Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan

• Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.

• kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI;

• kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;

• kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

• kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari POLRI.

• kendaraan petugas kesehatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) selama masa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);

• kendaraan mobilisasi pasien Corona Virus Disease (COVID-19);

• kendaraan mobilisasi vaksin Corona Virus Disease (COVID-19); dan

• kendaraan pengangkut tabung oksigen.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini