Gugatan Koalisi Ibu Kota Dikabulkan, Anies: Pemprov Tak Banding Demi Udara Jakarta Lebih Baik

Tim Okezone, Okezone · Kamis 16 September 2021 17:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 16 338 2472468 gugatan-koalisi-ibu-kota-dikabulkan-anies-pemprov-tak-banding-demi-udara-jakarta-lebih-baik-SK5KuvtqdN.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan dari Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) terkait persoalan polusi udara.

Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan pemerintah yang merupakan tergugat dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum.

"Mengadili dalam provisi, menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat II. Dalam pokok perkara; mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian," ujar hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusannya, Kamis (16/9/2021).

Hakim menyatakan para tergugat dalam perkara ini yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunandi Sadikin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar hakim Saifuddin.

Baca juga: Bos Yakuza Dihukum Mati, Ancam Hakim Akan Sesali Keputusannya Seumur Hidup

Menanggapi putusan hakim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap menjalankan putusan majelis hakim tersebut.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan banding.

"Langit biru Jakarta hari ini. Hari ini juga, PN Jakpus mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara. Pemprov DKI Jakarta memutuskan TIDAK banding dan siap menjalankan putusan pengadilan demi udara Jakarta yang lebih baik," tulis Anies dalam akun Twitternya, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: 4 Hakim Positif Covid-19, Seluruh Aktivitas di PN Tebing Tinggi Dihentikan Sementara

Seperti diketahui, para tergugat divonis melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berikut sanksi yang dijatuhkan hakim kepada para tergugat:

- Menghukum tergugat 1 (Presiden Joko Widodo) untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- Menghukum tergugat 2 (Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar) untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI (Anies Baswedan), Gubernur Banten (Wahidin Halim) , dan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil), dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Baca juga: Ini 5 Topik yang Dibahas Jokowi dan Parpol Koalisi, dari Covid-19 hingga Ibu Kota Negara

- Menghukum tergugat 3 (Menteri Dalam Negeri) untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat 5 (Gubernur DKI) dalam pengendalian pencemaran udara.

- Menghukum tergugat 4 (Menteri Kesehatan) untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan tergugat 5 (Gubernur DKI) dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Baca juga: Jokowi Pastikan Proyek Ibu Kota Baru di Kaltim Lanjut

- Menghukum tergugat 5 untuk:

A. Melakukan pengawasan ketaatan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup yaitu;

1. Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan depo lama

2. Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang dalam kendaraan bermotor lama

3. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan pembuangan emisi dari Gubernur DKI

4. Mengawasi ketaatan standar dan atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan

Baca juga: Kisah Anjing yang Bantu Tenangkan Korban Kejahatan yang Cemas di Pengadilan

5. Mengawasi ketaatan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara

B. Menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundangan di bidang pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup termasuk bagi;

1. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi di baku mutu emisi sumber bergerak depo lama

2. Usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi baku emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau suatu kegiatannya.

Baca juga: KY Catat Puluhan Hakim Nakal, 2 Dijatuhi Sanksi Berat

C. Menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat

D. Menetapkan baku mutu ambien daerah untuk Provinsi DKI yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Menghukum tergugat 5 untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah dalam mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran yang melibatkan populasi

Baca juga: Sabar, Anggaran Pemindahan Ibu Kota Masih Dibahas

- Menetapkan status mutu ambien daerah tiap tahun dan mengumumkan ke masyarakat

- Menyusun dan mengimplementasikan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran secara terfokus tepat sasaran dan melibatkan organisasi publik

- Menolak gugatan penggugat untuk sebagian dan selebihnya

- Menghukum para tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp 4,255 juta.

Baca juga: Merasa Diperlakukan Tak Adil, Benny Tjokro Adukan Hakim ke Dewan Pengawas MA dan KY

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini