Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat, BST Covid-19 di DKI Juga Berakhir

Dominique Hilvy Febiani, MNC Media · Kamis 23 September 2021 17:53 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 23 338 2475908 ikuti-kebijakan-pemerintah-pusat-bst-covid-19-di-dki-juga-berakhir-FMeVEj9HOv.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menyatakan, Pemprov DKI Jakarta resmi tidak memperpanjang penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) senilai Rp300 ribu per bulan ke warga, hal tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau BST Covid-19 kementerian pusat sudah tidak ada, jadi kita ikut pemerintah pusat," kata Premi kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (23/9/2021).

Baca juga:  Kemensos Salurkan Bansos Tunai ke 3.500 Anak Yatim karena Covid-19

Sementara itu, Premi mengatakan, Kementerian Sosial tetap menyalurkan bantuan bagi warga yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Bu Mensos bilang hanya bansos PKH dan BPNT," tandasnya.

Menurutnya, bansos tunai yang selama ini disalurkan kepada penerima manfaat berasal dari APBD DKI dan APBN milik Kemensos. Ia mengaku bahwa pemprov DKI belum memastikan rencana terkait penyaluran bansos tunai sendiri.

"Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat, itu kan dari pusat. Itu kan satu program satu Kemensos, satu APBD, kalau Kemensos-nya nggak ada berarti DKI-nya juga nggak ada," ujarnya.

Baca juga:  Bansos Tunai Perlu Ditambah Jadi Rp1,5 Juta hingga BLT Subsidi Gaji untuk Pekerja Informal

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) resmi tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan sosial yang diluncurkan pada 2020 ini pada awalnya merupakan upaya pemerintah meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Progam BST yang menyasar 10 juta KPM terakhir disalurkan PT Pos Indonesia pada Mei dan Juni 2021. Di mana setiap penerima mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp300.000/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, BST masuk ke dalam bansos khusus yang memiliki karakteristik berbeda.

"BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu,” ucap Risma dikutip pada laman resmi Kemensos.

Baca juga:  Bansos Dipercepat tapi Ada Rumah Listrik Watt Besar Terima Bantuan, Cek 5 Faktanya

Risma mengatakan saat ini pemerintah telah melonggarkan aktivitas sejalan dengan menurunnya angka penularan virus Covid-19 di Indonesia. Saat ini ekonomi sudah mulai bergerak dan masyarakat dapat kembali produktif. Kendati demikian, Risma terus memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian Kemensos.

“Masyarakat miskin dan rentan tetap akan kami bantu,” katanya

Risma menguraikan masyarakat dapat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/RW, bila merasa layak mendapatkan bantuan. Atau memanfaatkan fitur “usul” dan “sanggah” pada situs cekbansos agar masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.

Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7,08 triliun. Alokasi 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah.

“Bisa saja nanti masuk sebagai peserta BPNT/Program Sembako. Tapi indeksnya Rp200 ribu,” ucapnya.

Selain dari Kemensos, masyarakat juga masih bisa mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Bantuan yang masih belanjut tersebut di antaranya Kartu Prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sebagainya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini