Pemkab Bogor Bentuk Satgas GTRA Cegah Konflik Pertanahan di Masyarakat

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Jum'at 15 Oktober 2021 21:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 15 338 2487089 pemkab-bogor-bentuk-satgas-gtra-cegah-konflik-pertanahan-di-masyarakat-iVpsntk3lK.jpg Ade Yasin. (Foto: Dok Pemkab Bogor)

BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman. Hal ini guna mencegah konflik di tengah masyarakat terkait persoalan tersebut.

GTRA berisi jajaran Forkopimda mulai dari Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kepala BPN Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Kemudian, Bappedalitbang, BPKAD, Distanhorbun, Dinas PUPR, DPKPP, dan lainnya.

"Gugus Tugas ini berfungsi menyelesaikan semua permasalahan tanah yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk tanah yang habis masa izinnya, kemudian masalah tanah yang masih tumpang tindih, serta masalah lainnya. Ini perlu ditata, baik kepemilikannya, status haknya, pemanfaatannya, kegunaannya, agar ke depannya tidak menimbulkan konflik," kata Ade Yasin dalam keterangannya, Jumat (15/10/2021). 

Ade Yasin menambahkan, salah satu agenda prioritas yang harus dibereskan adalah plotting tanah Pemkab Bogor di Kecamatan Tamansari seluas 100 hektare. Pasalnya saat ini berkurang karena ada beberapa yang sudah dikuasai pihak lain dan masih banyak persoalan tanah lainnya yang harus diselesaikan.

Baca juga: Pemkab Bogor Berikan 1.200 Beasiswa kepada Pelajar di 17 Perguruan Tinggi

"Ini akan terus berlanjut tidak hanya hari ini saja, karena perlu penanganan yang berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah tanah dan di Kabupaten Bogor lumayan banyak permasalahan ini," ungkapnya. 

Diharapkan, kolaborasi Pemkab Bogor dengan BPN dan Forkopimda melalui GTRA ini, bisa membangun sinergitas pelaksanaan reforma agraria, antara lain mengkoordinasikan penyediaan tanah objek reforma agraria serta segera menuntaskan permasalahan pertanahan di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor Sepyo Achanto mengungkapkan adanya GTRA ini diharapkan akan mampu menyelesaikan, menata, kepemilikan-kepemilikan tanah, penguasaan-penguasaan tanah agar bisa mendatangkan hal-hal yang baik di Kabupaten Bogor.

"Agenda prioritas GTRA pertama ada di Kecamatan Nanggung, lokasi kedua adalah tanah plotting Pemkab Bogor di Kecamatan Tamansari, kemudian lokasi yang ketiga Kampung Reforma Agraria di Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi," ucap Sepyo. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini