Anggota DPRD DKI Beberkan "Senjata" Ampuh agar Jakarta Bebas Banjir

Agregasi Sindonews.com, · Kamis 21 Oktober 2021 19:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 21 338 2489671 anggota-dprd-dki-beberkan-senjata-ampuh-agar-jakarta-bebas-banjir-DN9AHLzemi.jpg Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth saat kunjungan kerja ke BMKG (foto: istimewa)

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth membeberkan perihal penanganan banjir khususnya di Jakarta, yang harus menerapkan teknologi dan tidak hanya sebatas meningkatkan kewaspadaan, tapi praktiknya masih menggunakan cara-cara manual.

Menurut pria yang disapa Kent itu, penerapan early warning system dengan mengkombinasikan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari tingkat satuan kerja hingga perangkat RT adalah jawaban, bagaimana Jakarta meredam dampak banjir yang sering menimbulkan korban jiwa dan materi.

”Maka saya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mulai melakukan langkah taktis itu. Early warning system adalah jawaban. Penanggulangan banjir tidak bertumpu pada pengerukan lumpur sungai saja, yang nyatanya juga tidak maksimal. Ini kembali pada komitmen, mau atau tidak!," tegas Kent dalam keterangannya, Kamis (21/10/2021).

Baca juga:  Tak Hanya Gerebek Lumpur, Berikut Program Pencegahan Banjir Pemprov DKI

Kata Kent, pengerukan lumpur sungai yang awalnya dapat dimaksimalkan ternyata jauh dari harapan, dikarenakan keterbatasan alat berat yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta hingga tambal sulam penggunaan alat berat dilakukan, hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemprov DKI tidak konsen pada pemenuhan infrastruktur pendukung, apalagi mau bicara penerapan teknologi.

”Kalau deteksi dini penanganan banjir saja masih pakai ombrometer manual (alat ukur curah hujan), ya jelas tertinggal jauh dong. Di zaman 4.0 seperti sekarang ini cara seperti ini sangat tidak realistis dan tidak adaptif mengikuti perkembangan zaman, penerapan teknologi harus mulai dilakukan,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Baca juga: Musim Penghujan, Pemprov DKI Siagakan 284 Pompa Mobile

Menurut Kent, Pemprov DKI tidak bisa hanya bertumpu pada keberadan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang bekerja memprediksi cuaca, dan tidak juga bisa bergantung pada pengamatan manual menggunakan ombrometer.

”Sekali lagi, terapan teknologi harus diciptakan. Jangan juga hanya mengandalkan sumur resapan saja, sumur resapan itu cocok kalau digunakan untuk menggantikan fungsi wilayah yang tangkapan airnya semakin berkurang. Namun, tidak bisa mengatasi permasalahan luapan air sungai," bebernya.

Kata Kent, ada tiga aspek yang mempengaruhi banjir di DKI Jakarta yaitu pertama hujan di hulu yang mengakibatkan banjir kiriman, kedua hujan di atas Jakarta (Hujan Lokal), dan ketiga kondisi air laut pasang naik, yang menyebabkan aliran sungai tidak bisa masuk ke laut. Poin pertama dan kedua adalah fenomena meteorologi dan poin ketiga adalah fenomena astronomi.

"Yang berbahaya adalah jika ketiga fenomena tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan, akibatnya yah banjir besar seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu, drainase di DKI Jakarta hanya bisa menampung 100-150 mm perhari, tetapi yang terjadi pada awal Januari 2020 curah hujan yang turun 377m m perhari, sehingga drainase kita tidak mampu untuk menampung air hujan sehingga tumpah ke jalan dan mengakibatkan banjir. bisa dibayangkan jikalau kita sibuk hanya memikirkan Infrastruktur saja, tetapi kita tidak siap secara teknologi. Intinya kalau kita siap secara teknologi, kita akan mampu menghitung berapa curah hujan yang akan turun perharinya dan bisa disandingkan dengan kesiapan volume drainase kita. Kita mau menanggulangi banjir ini tidak cukup hanya dalam konsep pembangunan infrastruktur saja, data itu penting jadi saat kita berbicara tidak terkesan asbun (asal bunyi)," ketus Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Baca juga:  Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Targetkan 154 Meter Kubik Lumpur Dapat Terangkat dari Kali Mookevart

Kent juga mengkritisi statemen Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria, yang menyebut DKI telah mempersiapkan lokasi pengungsian untuk penanganan banjir, yang terkesan pasrah dan kehabisan akal.

”Kok terkesan pasrah ya. Apa tidak ada strategi lain atau sudah kehabisan akal untuk menekan dampak banjir selain hanya menyiapkan tempat pengungsian saja? Kalau berbicara seperti itu, berarti sama saja mengangkat bendera putih dong. Maka itu saya sarankan, benahi saja upaya deteksi dininya, supaya kita semua tidak keteteran lagi, jangan pakai ombrometer manual lagi, ombrometer mempunyai banyak kelemahan, salah satunya adalah frekwensi pengamatannya tidak akan intens dan jarang, seharusnya menghitung curah hujan permenit tetapi dengan ombrometer ini bisa 1 atau 2 kali perhari, kemudian karena pola pengamatannya manual, maka resiko salah baca juga tinggi, sehingga data yang di dapat akan kurang akurat. Pola menghitung curah hujan dengan ombrometer ini masih menggunakan gelas plastik, masa jaman sekarang ngukur curah hujan masih pake gelas plastik,” beber Kent.

Selain itu, menurut Kent, anggaran DKI Jakarta diyakini dapat memback-up hal-hal urgent seperti penanganan banjir termasuk menggerakan perangkat dari Kecamatan hingga RT sebagai upaya antisipasi banjir.

”Ketika sudah ada penerapan teknologi maka harus mengkolaborasikan dengan unsur kecamatan, kelurahan sampai RT harus pula dijalankan. Beri insentif yang cukup untuk mereka yang bertugas. Ini Namanya kolaborasi. Soal angggaran, APBD DKI itu tumpah ruah, wajib memakai teknologi yang mutakhir, supaya masalah banjir ini bisa teratasi di tahap awal dan saya optimis jika Gubernur Anies bisa mengelola APBD dengan baik, saya yakin semua masalah ini akan bisa teratasi,” paparnya.

Sejalan dengan itu, Kent juga berharap tiga aspek penanganan banjir di Jabodetabek baik secara teknis, ekologi hingga sosial harus terus dimatangkan dan diselaraskan dengan Kementerian terkait termasuk daerah satelit penyangga Ibu Kota.

”Jangan sekadar hanya fokus pada antisipasi air yang datang dari hulu sampai hilir dan pembangunan infrastruktur saja. Tapi early warning system yang memadai harus menjadi skala prioritas. Ingat sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun dan biasanya akan terjadi curah hujan yang tinggi di bulan Desember, Januari dan Februari. Antisipasi konkrit harus segera berjalan, jangan sekadar narasi dibesar-besarkan,” pungkas Kent.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini