Kabupaten Bogor Dikeluarkan dari Aglomerasi PPKM Jabodetabek, Ini Respons Ridwan Kamil

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Sabtu 23 Oktober 2021 19:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 23 338 2490656 kabupaten-bogor-dikeluarkan-dari-aglomerasi-ppkm-jabodetabek-ini-respons-ridwan-kamil-TG1J1sWR3G.JPG Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Foto: MPI/Putra)

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaklumi wilayah Kabupaten Bogor yang dinilai lamban dalam percepatan vaksinasi dibandingkan wilayah sekitarnya. Karena, Kabupaten Bogor daerah yang sangat luas dan banyak penduduknya.

"Kabupaten Bogor kita maklumi karena penduduknya besar, sebesar Sumatera Barat, sebesar Provinsi Bali dan kalau di sana kan belasan kepala daerah kalau di sini (Kabupaten Bogor) hanya bu Ade jadi kita dukung maksimal Insya Allah lah sesuai target Desember," kata Ridwan Kamil, di Bogor, Sabtu (23/10/2021).

Menurutnya, yang masuk wilayah aglomerasi di Kabupaten Bogor hanya yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Sedangkan, wilayah lainnya atau pelosok sulit jika dimasukan ke dalam aglomerasi.

"Karena terlalu luas, jadi sebenarnya Bogor yang aglomerasi itu setengah Bogor, yang ke arah Jakarta. Kalau yang ke arah Banten agak susah dimasukan ke aglomerasi kan. Makanya ngitungnya harus adil," ungkap pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus membantu wilayah tersebut dalam proses upaya percepatan vaksinasi. Seperti bantuan untuk tenaga kesehatan maupun lainnya yang dibutuhkan.

"Semua dibantu, nakes dibantu, drop-dropan dari Jabar banyak sekali. Kalau untuk Jawa Barat sudah sesuai kecepatan, karena perhari Jabar itu tertinggi di Indonesia 400.000 dosis perhari," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dari penilaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jabodetabek. Hal ini dikarenakan capaian vaksinasi Covid-19 di kedua daerah itu masih rendah.

Kondisi ini pun menghambat daerah-daerah lainnya di Jabodetabek untuk turun level PPKM. Sebab, penurunan level PPKM di wilayah aglomerasi harus mempertimbangkan situasi Covid-19 dan capaian vaksinasi di daerah penyangga lainnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini