Share

PSV Bantah Lakukan KDRT ke Warga Panama dan Anaknya di Menteng

Komaruddin Bagja, Sindonews · Jum'at 29 Oktober 2021 13:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 29 338 2493672 psv-bantah-lakukan-kdrt-ke-warga-panama-dan-anaknya-di-menteng-l4fv4IHmWj.jpg PSV bantah lakukan KDRT/ republician lorrain

JAKARTA- Kuasa hukum PSV, Amir Syamsudin mengatakan, bahwa apa yang disampaikan pengacara korban yakni Elza Syarief soal dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap R, WN Panama dan dua anaknya yakni APV (11) dan PPV (3) adalah tidak benar.

(Baca juga: WN Panama dan Anaknya Diduga Jadi Korban KDRT di Menteng)

”Hal tesebut kami bantah, karena PSV tidak pernah melakukan KDRT terhadap R dan kedua anaknya yaitu APV (11) dan PPV (3), karena faktanya tidak ada satu pun putusan pengadilan yang membuktikan dan memutus PSV melakukan kekerasan secara fisik dan verbal terhadap R dan kedua anaknya," ujar Amir, Jumat (29/10/2021).

(Baca juga: Usai Cek Cok Mulut, Suami Tega Sabet Parang ke Muka Istrinya)

Pihaknya juga membantah tuduhan yang menyebut R dan kedua anaknya kerap ditelantarkan oleh PSV. Namun ketika proses sidang cerai sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu dalam tahap pengajuan bukti surat, sekitar bulan September 2019, R diam-diam pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dengan membawa pergi anak-anak mereka tanpa sepengetahuan PSV ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh PSV hingga saat ini.

“Padahal ketika itu Majelis Hakim perkara tersebut telah menegur R secara langsung di ruang sidang agar R tidak menyembunyikan atau tidak menutup akses pertemuan antara anak-anak tersebut dengan ayahnya yaitu PSV, tetapi faktanya, R tidak peduli dengan teguran dari Majelis Hakim tersebut, dan tetap menyembunyikan anak-anak tersebut hingga saat ini (lebih dari 2 tahun lamanya), agar tidak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan ayah kandungnya PSV," urainya.

Selanjutnya Amir juga memastikan, selama berumah tangga, PSV memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya.

Pihaknya membantah pernyataan atau statement dari Kuasa Hukum R maupun pernyataan dari R yang menyebutkan bahwa kliennya itu sering mabuk-mabukan dan suka menjalin hubungan dengan wanita lain.

"Pernyataan ini juga kami bantah, karena faktanya justru sebaliknya R lah yang terbukti sering mabuk, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/Pdt/2021/PT. DKI tanggal 24 Maret 2021. Selain itu, berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun putusan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak terbukti PSV berselingkuh dengan wanita lain," ungkapnya.

Amir juga membantah perihal upaya hukum yang dibuat R dengan membuat Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya sesuai dengan Surat Tanda Laporan Polis Nomor TBL/3878/IV/2019/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 27 Juni 2019 atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya, namun kingga saat ini, tidak ada progress dan tindak lanjut terhadap laporan polisi itu".

"Hal tersebut kami bantah, karena faktanya penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentikan Penyidikan (SP3), karena penyidik pada Polda Metro Jaya berpendapat bukti dalam perkara tersebut tidak cukup. Dan yang membuat perkara tersebut tidak ditindaklanjuti kembali adalah R sendiri, karena R telah dipanggil oleh penyidik pada Polda Metro Jaya untuk dikonfrontir keterangannya dengan PSV di hadapan penyidik, tetapi R selalu membuat alasan dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik pada Polda Metro Jaya tersebut," tambahnya.

Bahwa kami juga menjawab dan membantah pernyataan atau statement dari Kuasa Hukum R, Elza Syarief yang menyebutkan “PSV tidak melakukan perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) R dan kedua anaknya", karena faktanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 391/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Juni 2020 telah putus perkawinannya karena cerai, dan terhadap amar putusan yang menyatakan cerai tersebut, baik R maupun PSV tidak mengajukan banding atau kasasi.

Sehingga oleh karena itu untuk perceraiannya telah berkekuatan hukum tetap sejak Juni 2020, sehingga PSV tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atas nama R yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 3 Juli 2020, karena status R bukan lagi merupakan isteri dari PSV, sedangkan kedua anak PSV dan R adalah Warga Negara Indonesia, sehingga berdasarkan aturan hukum yang berlaku memang tidak memerlukan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Pihaknya juga menjawab dan membantah pernyataan atau statement dari Kuasa Hukum R, Elza Syarief yang menyebutkan “PSV diduga menggunakan lembaga keimigrasian Indonesia memaksa R untuk segera menyerahkan kedua anak kandungnya kepada pria yang sudah menelantarkannya”.

Hal tersebut tidak benar, karena faktanya PSV tidak pernah memaksa R untuk menyerahkan kedua anak kandung PSV dan R tersebut, melainkan PSV hanya meminta haknya untuk bertemu dan bercengkrama dengan anak-anaknya, tetapi R justru menutup akses dan menyembunyikan keberadaan anak-anak tersebut selama lebih dari 2 tahun lamanya dari PSV hingga saat ini.

Dia menambahkan, pihaknya juga membantah pernyataan atau statement dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi yang menyebutkan “Kedua anak tersebut mengalami trauma mendalam. Bahkan APV sampai takut dan menyatakan ingin bunuh diri karena tidak tahan dengan kelakuan sang ayah.

“Pernyataan dari Seto Mulyadi tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan yang adil dan berimbang, karena faktanya Seto Mulyadi hanya mendengarkan keterangan sepihak dari R, tanpa memanggil/menghadirkan PSV dan tanpa meminta keterangan dari ayahnya yaitu PSV sebagai ayah kandung dari kedua anaknya tersebut. Apalagi faktanya, Seto Mulyadi tidak mempunyai izin praktek khusus sebagai psikolog anak (Surat Izin Praktik Psikolog Klinis / SIPPK), sehingga tentu saja tidak mempunyai wewenang untuk menilai mengenai psikologi seorang anak tersebut apakah mengalami trauma atau tidak,” pungkasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini