Sidang Munarman, Pengamanan di Sekitar PN Jaktim Bakal Diperketat

Okto Rizki Alpino, Sindonews · Kamis 25 November 2021 17:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 25 338 2507428 sidang-munarman-pengamanan-di-sekitar-pn-jaktim-bakal-diperketat-lLnPjU93Fu.jpg Munarman (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Sekretaris FPI Munarman bakal menjalani sidang perkara dugaan terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 1 Desember 2021 mendatang. Pengamanan di lokasi bakal ditingkatkan.

Menurut Kapolsek Cakung Kompol Satria Darma, peningkatkan keamanan dilakukan agar sidang dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sepertinya akan ditingkatkan saat sidang berlangsung," kata Satria saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga:  Munarman Bakal Segera Disidang

Namun, Satria belum bisa menjelaskan seperti apa bentuk pengamanan yang akan diterapkan. Sebab, teknis keamanan yang diberikan nantinya melibatkan semua unsur jajaran petugas di Jakarta Timur.

"Nanti kami kami akan laksanakan rapat koordinasi terkait pengamanan sidang tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan, pihaknya bakal menyelenggarakan sidang pertama pada awal Desember 2021.

"Betul. Sidang pertama, Rabu 1 Desember 2021," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Baca Juga:  Munarman Segera Diserahkan ke Kejaksaan Terkait Kasus Dugaan Terorisme

Soal penunjukkan majelis hakim yang nanti akan memimpin jalannya persidangan pun sudah ditentukan. Namun, terkait susunanya tidak dapat disebutkan di muka umum.

Pasalnya, susunan majelis hakim bersifat rahasia dan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Pasal 64 PP 77 Tahun 2019.

"Identitasnya dirahasiakan. Jadi, saya tidak bisa menyebutkan identitas majelis hakim, karena dilindungi UU. Untuk perkara terorisme itu saksi juga dilindungi identitasnya," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, pada saat persidangan nanti pun dibolehkan atau tidaknya awak media meliput jalannya persidangan semua tergantung keputusan majelis hakim. Apabila dibolehkan meliput, sambung dia, awak media tidak diperkenankan menampilkan identitas hakim, baik dalam bentuk tulisan, dan mendokumentasi foto, atau video.

"Mungkin boleh (meliput). Tapi di berita itu tidak ada identitas, foto, atau video. Hanya disebutkan perkara Munarman saja," tuturnya.

Dalam hal ini, MNC Portal Indonesia (MPI) tidak menulis nama Humas yang menjadi narasumber berita juga karena pertimbangan perlindungan sebagaimana UU Nomor 15 Tahun 2015.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini