Share

Kuasa Hukum Benarkan 16 Orang yang Ditahan Anggota Aktif Pemuda Pancasila

Carlos Roy Fajarta, · Selasa 30 November 2021 09:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 30 338 2509424 kuasa-hukum-benarkan-16-orang-yang-ditahan-anggota-aktif-pemuda-pancasila-Fv3muisBHF.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Ketua Badan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum Pemuda Pancasila (PP), Razman Arif Nasution menyebutkan, 16 orang yang ditahan di Polda Metro Jaya merupakan anggota aktif Pemuda Pancasila (PP).

16 orang tersebut ditahan karena diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, saat aksi di depan Gedung DPR Senayan Jakarta pada 25 November 2021 silam.

Baca juga:  Kondisi AKBP Dermawan Membaik, RS Polri: Beberapa Hari ke depan Bisa Rawat Jalan

"Iya benar 16 orang tersebut merupakan anggota aktif Pemuda Pancasila, setelah kami datang melihat mereka di Ditreskrimum Polda Metro Jaya kemarin," ujar Razman Arif Nasution, Selasa (30/11/2021) ketika dikonfirmasi.

Razman mengaku akan mengupayakan penangguhan terhadap para anggota PP yang ditahan kepolisian tersebut.

Baca juga:  Viral Doktrin Pemuda Pancasila Membunuh, Tidak Ada Hubungan dengan Kericurah di DPR

"Sekjen PP dan saya sudah meminta maaf (atas penganiayaan terhadap anggota kepolisian), sama sekali kami tidak punya program seperti itu," sambungnya.

 

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Razman menyebutkan, penangguhan terhadap para anggota PP tersebut merupakan hak seorang warga negara yang sedang tersangkut masalah hukum.

"Penangguhan penahanan terhadap 16 orang ini kami akan diskusikan. Kita lihat pasal yang dikenakan, karena itu merupakan hak warga negara yang menyandang statusnya tersangka. Termasuk 6 orang lainnya," tuturnya.

Lebih lanjut ia berharap agar tidak ada tindakan kekerasan yang dialami anggota Pemuda Pancasila yang ditahan dan dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian.

"Ada satu tersangka diduga melakukan penganiayaan dan surat kuasa sudah diberikan. Saya harap berjalan sesuai dengan UU dan KUHP. Kita tidak mau kader kita dikerasi di dalam," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini