Pemprov DKI Inisiasi Distribusi Kredit Rp4 Triliun, Anies Baswedan: UMKM Bisa Dapat Modal

Dominique Hilvy Febiani, MNC Media · Jum'at 03 Desember 2021 10:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 03 338 2511257 pemprov-dki-inisiasi-distribusi-kredit-rp4-triliun-anies-baswedan-umkm-bisa-dapat-modal-IwiPrER4tv.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Pemprov DKI)

JAKARTA - Berkolaborasi dengan 19 bank, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI sebagai MLA (Mandated Lead Arrangers) upaya mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Sebanyak 19 bank tersebut terdiri dari Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, Bank Swasta Nasional dan Lembaga Keuangan Syariah (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk menyalurkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp 4 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani.

“Ini memiliki nilai Rp4 triliun, bila dibayangkan penerima dari modal ini antara Rp2 juta-Rp5 juta bisa sampai 2 juta unit usaha yang terfasilitasi lewat pembiayaan ini. Jadi, kami bersyukur. Harapannya, dalam situasi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi ini, mereka yang berskala ultra mikro, mikro dan kecil akan bisa mendapatkan permodalan,” ucap Anies dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kredit Pembiayaan Sindikasi PT Permodalan Nasional Madani, Penyaluran Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

Baca juga: Heboh Wanita Pamer Payudara di Bandara Yogya, Polisi Buru Pelaku


Baca juga: Wanita Ini Penganut Agama UFO, Tolak Pakai Baju Tutupi Payudara

Menurut Anies, pembiayaan sindikasi ini merupakan bentuk dari hadirnya keadilan sosial melalui mekanisme pasar. Ia mengatakan bahwa lembaga keuangan melalui bank-bank tersebut menyuntikkan dana permodalan langsung kepada mereka para pengusaha ultra mikro, mikro dan kecil untuk nantinya mereka dapat berkembang.

“Bahwa, di dalam kita memfasilitasi kesejahteraan, prinsip yang selalu dianut adalah memberikan kesempatan pada yang kecil untuk menjadi besar tanpa mengecilkan yang sudah besar. Mekanismenya seringkali tak banyak, sehingga ini bukan sekadar melaksanakan program, tetapi ini melunasi janji kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum dan menghadirkan keadilan sosial,” ungkap Anies sebagaimana dikutip dari laman PPID DKI Jakarta.

“Mekanisme permodalan ini menjadi unik, karena sindikasi dari begitu banyak bank bekerja bersama menyalurkan dan dikoordinasi oleh Bank DKI, lalu sampai itu di rakyat. Inilah yang namanya menggunakan mekanisme pasar untuk menghadirkan keadilan sosial yakni memberikan suntikan ke pasar tapi langsung diberikan kepada yang kecil (pelaku UMKM),” jelasnya.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyebut, langkah konkret Bank DKI selain memberikan bantuan permodalan, juga memberikan pelatihan serta mendorong agar UMKM di Jakarta masuk ke dalam pasar digital.

“Indonesia ini UMKM-nya 80 persen, jadi ini yang perlu kita bangun untuk membesarkan UMKM dan Bank DKI masuk di sana melalui Jakpreneur juga. UMKM butuh pelatihan dan pendampingan, selain itu UMKM juga sedang didorong untuk melakukan digitalisasi produk dan Bank DKI terlibat di dalamnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengapresiasi langkah Bank DKI yang telah menyatukan sistem pembiayaan secara konvensional maupun yang syariah.

“Dari Rp4 triliun yang ditandatangani, ada Rp2,2 triliun dari bank konvensional dan Rp1,8 triliun yang dibiayai dari BPKH dan unit syariah. Jadi, Alhamdulillah, Bank DKI telah menyatukan antara kredit dengan prinsip syariah dan konvensional,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini