Share

Soal Masalah Sumur Resapan, Ini Tanggapan Anggota DPRD DKI Jakarta

Agregasi Sindonews.com, · Kamis 09 Desember 2021 17:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 09 338 2514551 soal-masalah-sumur-resapan-ini-tanggapan-anggota-dprd-dki-jakarta-tuvp9qLaoz.jpg Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth saat tinjau sumur resapan di Cipinang (foto: dok pribadi)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun sebanyak 1.150.242 unit sumur resapan dangkal, dan 100 lokasi sumur resapan dalam di wilayah DKI sepanjang tahun 2021.

Pembangunan Sumur Resapan diklaim menjadi solusi untuk mengantisipasi banjir di sejumlah titik yang rutin terdampak, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Pemprov DKI Jakarta hingga 9 November 2021, telah membangun Sumur Resapan sebanyak 16.035 titik dengan daya tampung 31.498 m3.

Baca juga: Sumur Resapan Ambles, Wagub DKI Minta Kontraktor Tanggung Jawab

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai, jika program Sumur Resapan yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta dari awal tidak mempunyai perancanaan yang matang.

Hal itu diketahui Kenneth, pada saat melakukan peninjauan disejumlah titik Sumur Resapan yang dilakukan oleh kontraktor di Jakarta.

Baca juga: Kecamatan Mampang Sebut Banyak Warganya Minta Pembangunan Sumur Resapan

"Saya menilai program Sumur Resapan ini tidak mempunyai perencanaan yang matang. Seharusnya dari awal Dinas SDA (Sumber Daya Air) melakukan dulu kajian, buat road map pekerjaan yang jelas dan tentukan titik mana yang harus dikerjakan oleh pihak penyedia atau kontraktor, kemudian lakukan sosialisasi kepada Masyarakat, baru kemudian lakukan eksekusi," kata Kenneth dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).

Kemudian, sambung Kent-sapaan akrab Hardiyanto Kenneth-, Tim kajian dari dinas SDA (Sumber Daya Air) Pemprov DKI Jakarta harus turun ke bawah mendata untuk menentukan titik mana saja yang cocok untuk di pasang Sumur Resapan, mappingnya harus jelas.

"Harus ditentukan dari awal, karena Dinas lah yang mempunyai kemampuan dan yang harus mengambil peranan tersebut, seharusnya bukan malah pihak penyedia atau kontraktor yang disuruh menentukan titik pengerjaannya. Hingga pada akhir pengerjaan di beberapa lokasi saya menemukan sumur resapan yang di pasang di jalan raya dan kemudian tidak rapihkan kembali, masyarakat sekitar menyampaikan kepada saya pada saat di lokasi, bahwa proyek tersebut sangat membahayakan pengendara dan sudah banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut," ketus Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Menurut hasil investigasi Kent, sebenarnya pihak kontraktor itu sifatnya hanya pengerjaan teknis saja, dan tidak mungkin jika kontraktor melakukan kajian soal sumur Resapan, selain dari waktu yang tidak mencukupi, pihak penyedia juga tidak akan paham wilayah mana saja yang boleh di pasang Sumur Resapan atau tidak boleh.

"Karena waktu pengerjaan saja sudah di target dan dalam waktu tertentu sudah harus selesai sekian titik. Jadi tidak akan mungkin pihak penyedia yang melakukan kajian atau analisis tersebut. pada kenyataannya pihak kontraktor tidak paham wilayah kok. Titik kejenuhan tanah di DKI Jakarta itu berbeda-beda, ada yang bisa menyerap air ada yang tidak bisa, jadi jangan sampai salah lokasi hingga pada akhirnya sumur resapan hanya menjadi kolam penampungan dan menjadi sarang nyamuk. Harus dipastikan dulu, area atau titik-titik mana saja yang punya daya serap baik dan apa saja yang menjadi kendala di lokasi tersebut, kalau pekerjaan sumur resapan tersebut di target tanpa perhitungan yang realistis akibatnya yah, kerja jadi grasa grusu, asal menentukan titik dan hasilnya bisa kita lihat sendiri pada akhirnya seperti apa," tegas Kent.

Kata Kent, proyek apapun yang akan dilakukan harus betul-betul mempunyai perencanaan yang sangat matang, tujuannya untuk membuat proyek tersebut, harus jelas road map serta kajian analisisnya karena, selain hasilnya bisa tepat sasaran, uang rakyat tidak terbuang sia-sia serta kenyamanan masyarakat juga tidak akan terganggu.

"Kalau tidak ada perencanaan yang serius dalam mengelola dan membangun Kota Jakarta, yah hasilnya akan jadi amburadul seperti ini," tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.

Baca juga:  Anies Instruksikan Kontraktor Sumur Resapan yang Ugal-ugalan Dievaluasi

Diketahui, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengawasi kontraktor yang mengerjakan drainase vertikal (sumur resapan) di setiap titik Jakarta, dan jajarannya diminta memanggil dan menegur para kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sesuai dengan prosedur sekaligus standar durasi waktu penuntasan permasalahan tersebut.

Lalu, menurut Kent, program Sumur Resapan tersebut tak begitu cocok di DKI Jakarta, yang daya serap tanahnya rendah, dan hal itu harus benar-benar melalui kajian yang matang supaya sumur resapan tak berakhir sebagai kolam penampungan, karena gagal mengurangi genangan dan menambah cadangan air tanah. Permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta rata-rata adalah bagian dari pengelolaan tata ruang yang bermasalah, dan bencana banjir akan selesai jika sarana dan prasarana tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta harus terintegrasi dengan baik, seperti pompa air, sungai, dan aliran drainase.

"Sebenarnya kalau mau berbicara secara adil, kesalahan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyedia saja, Gubernur Anies juga harus bertanggung jawab, karena program ini yang kita ketahui juga masuk ke dalam salah satu program unggulan Beliau, karena hasil ketidaktegasan dalam memberikan instruksi kepada anak buah, Gubernur terkesan malas dan kurangnya pengawasan terhadap kinerja anak buah, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku pelaksana program kegiatan tersebut," beber Kent.

Menurut Kent, seorang Gubernur harus melakukan pengawasan dan paham segala kegiatan yang sifatnya prioritas, apalagi program ini masuk dalam salah satu program unggulan. Hal itu dilakukan agar tidak dibodohi anak buahnya soal laporan.

"Jangan asal terima laporan dari anak buah yang sifatnya ABS (Asal Bapak Senang), jangan sudah terjadi segala hal-hal yang tidak di inginkan, baru sibuk mencari kambing hitam untuk di salah-salahkan. sejujurnya menurut saya yang paling cocok untuk penanganan banjir jangka panjang yah harus melakukan revitalisasi perbaikan saluran air komunal di pemukiman padat, dan perumahan yang salurannya tidak berfungsi dengan baik secara simultan dan terprogram, karena rata rata drainase yang saya temukan di beberapa pemukiman padat penduduk, sangat buruk dan rata rata problematika yang saya lihat kebanyakan sama, setelah itu baru lakukan normalisasi kali atau sungai, mulai untuk memasang sheet pile di semua kali di Jakarta. Saya yakin jika sheet pile seluruhnya terpasang, baik di Kali Angke, Kali Pesanggarahan, dan Kali Ciliwung, banjir dikarenakan air kiriman dari Hulu akan bisa teratasi dengan tuntas," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Sumur Resapan merupakan salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam mengantisipasi banjir. Pada 2021, Anies menargetkan membangun 25.647 titik sumur resapan.

Dan sampai dengan 27 Oktober 2021, Pemprov DKI sudah membangun 12.482 titik sumur resapan. Program ini semula akan dilanjutkan pada 2022. Pemprov DKI sudah mengajukan anggaran Rp322 miliar untuk membangun 26.000 sumur resapan pada tahun depan, kemudian di kurangi menjadi Rp120 miliar pada saat pembahasan di Komisi D.

Namun, usulan anggaran itu ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI di Banggar Besar. Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi motor untuk menolak program tersebut dan menolak anggaran program sumur resapan tersebut dan di nol kan anggarannya di tahun 2022.

Proyek sumur resapan tersebut di anggap tidak efektif menanggulangi banjir di Ibu Kota dan menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Sumur resapan malah disebut-sebut merusak kontur jalanan Jakarta karena dibangun di sisi-sisi jalan tanpa perencanaan yang matang.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini