Soal Pj Gubernur DKI, Ariza: Siapapun yang Ditunjuk Harus Miliki Kemampuan

Komaruddin Bagja, Sindonews · Rabu 12 Januari 2022 02:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 12 338 2530790 soal-pj-gubernur-dki-ariza-siapapun-yang-ditunjuk-harus-miliki-kemampuan-O6qRcYSKF8.jpg Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Foto: MPI)

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) berharap di sisa masa jabatannya dengan Gubernur Anies Baswedan, dapat memberikan yang terbaik bagi warga Jakarta. Sebab, Gerindra, partai politik yang dinaungi Ariza memiliki kewajiban moril untuk memastikan program terealisasi. 

"Sebagai fraksi pengusung gubernur DKI Jakarta dari 2017-2022, maka Gerindra memiliki kewajiban moril untuk terus memastikan terlaksananya untuk program yang selama ini telah terwujud. Kita berharap DPRD Fraksi Gerindra tetap konsisten menyuarakan kepentingan rakyat Jakarta," kata Ariza dalam diskusi daring bertajuk "Gubernur Jakarta Tanpa Pilkada 2022-2024: Gubernur Jakarta Milik Siapa?" Selasa (11/1/2022).

Baca Juga: Sekjen PDIP Ngaku Belum Adakan Pertemuan soal Kandidat Pilgub DKI 2024

Ia juga berpesan kepada para kader partai berlambang kepala burung Garuda itu agar dapat menjadi pemenang dalam Pilkada 2024. "Maka, untuk Pilkada 2024 insya Allah Gerindra bisa memenangkan hati rakyat DKI Jakarta. Kita berharap FGD ini menghasilkan konsep yang layak dalam menghadapi situasi kepemimpinan pejabat kepala daerah 2022-2024 DKI Jakarta," tambahnya.

Usai berakhir kepemimpinan Anies dan Ariza, nantinya dari Kementerian Dalam Negeri akan memberikan pejabat sementara. "DKI Jakarta menarik sekali, kalau mengacu aturan yang ada, itu aturannya harusnya ASN/TNI-Polri, namun di situ diatur batasnya hanya 3 bulan, nah sementara ini bisa sampai 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, karena pelantikan kemungkinan di tahun 2025 kalau pilkada terselenggara November 2024. Siapa yang menjadi Pj di setiap provinsi, tentu ini tidak mudah menentukannya," tegasnya.

Biasanya pejabat eselon 1 Kemendagri, namun Mendagri kemungkinan akan mengambil calon tidak dari internal, karena internal punya tugas yang berat untuk mengawal demokrasi, pileg dan pilkada yang merupakan tanggung jawab Kemendagri.

"Eselon 1 yang diambil justru bukan dari Kemendagri, justru yang biasanya dari Kemendagri. Yang kedua yang menarik itu dari TNI-Polri, umumnya kalau Jakarta ini bisa jadi bintang 3, ada juga nanti daerah Aceh termasuk nanti 2022 habis juga menarik, apakah nanti di Aceh ini diisi TNI mungkin, apakah di Papua diisi Polri, yang nanti menarik juga apakah kepala daerah yang sekarang habis dimungkinkan apa tidak, ini juga menarik," ungkapnya.

Baca Juga: Soal Cagub DKI, Gerindra: M Taufik Tak Wakili Sikap Resmi Partai

Kalau mengacu pada aturan yang ada, itu tidak dimungkinkan, tapi semuanya di politik ini serba mungkin, bergantung pada presiden, presiden bisa mengubah atau merevisi aturan yang ada, TNI-Polri bisa jadi menjadi kepala daerah yang ada, atau kepala daerah yang ada diperpanjang.

"Itu semuanya mungkin atau mungkin diberi kesempatan dari parpol untuk mengisi sementara. Saya kira itu pilihan yang ada, itu semua menarik didiskusikan. Yang paling penting siapapun nanti yang ditunjuk Kemendagri sebagai Pj gubernur DKI, daerah lain, dan wali kota, adalah orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan akan daerah. Pastikan pembangunan berjalan dengan baik dan memastikan kesejahteraan warga," pungkasnya. (ari)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini