Share

Ibu Kota Pindah, DPRD Yakin Jakarta Berkembang Jadi Pusat Perekonomian

Agregasi Sindonews.com, · Rabu 26 Januari 2022 02:38 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 26 338 2537799 ibu-kota-pindah-dprd-yakin-jakarta-berkembang-jadi-pusat-perekonomian-ip8rxyfT05.jpg Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth (Foto: Ist)

JAKARTA - Pemerintah bakal memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Bahkan, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah sah menjadi undang undang.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mendukung rencana tersebut. Namun, dirinya berharap selama persiapan Ibu Kota Nusantara, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara.

Kendati Ibu Kota dipindah ke Kalimantan Timur, dirinya juga meyakini bahwa Jakarta tetap akan berkembang dari sisi perekonomian. "Saya sangat yakin Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat perekonomian nasional, regional, bahkan global," ujarnya, Selasa (25/1/2022).

"Jadi Jakarta bisa dijadikan pusat perekonomian dan bisnis, Kaltim hanya konsen di pemerintahan saja. Saya juga meyakini bahwa Jakarta akan dijadikan daerah istimewa, pemerintah tidak akan meninggalkan Jakarta begitu saja karena banyak sejarahnya," imbuhnya.

Baca Juga:  Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Wagub Ariza: Jakarta Tetap Eksis

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara, menurutnya sudah dengan pertimbangan yang matang. Salah satunya mengenai minimnya risiko bencana alam.

"Pemerintah meyakini wilayah di Kalimantan lebih minim risiko bencananya dan selain itu juga di sana ada 180 ribu hektare lahan milik pemerintah dan itu akan memudahkan pemerintah membangun tanpa direpotkan dengan urusan pembebasan tanah dan lokasinya yang strategis untuk memperkuat perekonomian," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk DKI Jakarta pada September 2020 sebanyak 10,56 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jakarta terus meningkat dan diartikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia

"DKI Jakarta sudah sangat padat dan hal itu mempengaruhi dengan kemacetan yang tinggi saat ini. Saya menilai pemindahan ibu kota dimaksudkan juga untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah. Isu pemindahan ibu kota ini sebenarnya sudah muncul sejak zaman Presiden Soekarno dan baru terealisasi pada era Presiden Jokowi, inilah yang patut kita apresiasi," tuturnya.

Baca Juga:  Gubernur Kaltim : Pengesahan UU IKN Tidak Buru-Buru

Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu menambahkan, Jakarta akan tumbuh pesat jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur seperti halnya yang terjadi dengan Australia yang pernah pindah ibu kota pada abad ke-19. Saat itu, ada Melbourne dan Sydney sebagai kota terbesar di negeri kangguru tersebut.

"Sampai saat ini tingkat pertumbuhan di Canberra masih tidak sebanding dengan pertumbuhan di Melbourne dan Sydney yang sudah popular sejak dulu. Artinya Jakarta juga akan seperti itu arahnya walaupun sudah tak menjadi ibu kota," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Kent mengajak bangsa Indonesia khususnya warga Jakarta mendukung Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, walaupun nantinya akan berganti kepemimpinan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN mengikat pemerintah dan seluruh pihak untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur bersifat wajib meski terjadi pergantian pemerintahan pada 2024 dan seterusnya.

Pemerintah mulai menyiapkan peraturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk mendukung eksekusi di lapangan dan perumusannya tetap sesuai prosedur dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku Segala aspek teknis pendukung IKN akan diatur dalam regulasi turunan. Mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaannya, tata pengelolaan pemerintahan, hingga masa transisi dan pentahapan relokasi.

UU IKN dan regulasi turunannya adalah basis krusial dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara sehingga isi dan proses penyusunannya secara transparan akan selalu disampaikan kepada publik. Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna, Selasa 18 Januari 2022.

Dalam sidang tersebut mayoritas fraksi menyetujui pengesahan UU IKN kecuali Fraksi PKS. Adapun periode 2022-2024 dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan. Hal ini termasuk pemindahan Aparatur Sipil Negeri (ASN) kementerian dan lembaga (K/L) pusat tahap awal sebanyak 500 ribu orang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini