Share

Ibu Kota Pindah, Anies Bilang Kemacetan Jakarta Cuma Berkurang 7%

Muhammad Refi Sandi, MNC Media · Kamis 27 Januari 2022 19:38 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 27 338 2538945 ibu-kota-pindah-anies-bilang-kemacetan-jakarta-cuma-berkurang-7-K8M437M6Fu.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Youtube)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke 'Nusantara' di Kalimantan Timur tak memberi efek besar pada masalah kemcetan karena hanya berkurang sekira 7%.

"Bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen, jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies dalam akun Youtube Pemprov DKI Jakarta dikutip, Kamis (27/1/2022).

Anies mengatakan yang terpenting bukanlah membahas perpindahan Ibu Kota. Melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global dunia.

"Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu melayani kebutuhan global ini tantangan kita sekarang," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies menyebut bahwa Jakarta merupakan Kota Megapolitan terbesar di selatan dunia. Adapun megapolitan terdiri dari kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok.

"Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan jadi secara administrasi kita adalah variasi tapi secara peran Jakarta kota megapolitan terbesar di selatan dunia," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 18 Januari 2022, yang bernama IKN Nusantara. Sejumlah kementerian dan lembaga negara akan berpindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) secara bertahap, berikut dengan aparatur sipil negaranya (ASN).

Ada juga lembaga pemerintah yang tidak perlu pindah kedudukannya. Namun, soal lembaga mana saja yang akan pindah ke IKN, atau yang tidak perlu pindah ke Nusantara, hal itu akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden (Perpres).

Hal ini termaktub dalam Pasal 22, Bab VI mengenai pemindahan IKN, khususnya pada Bagian Kesatu tentang pemindahan kedudukan lembaga negara, aparatur sipil negara (ASN), perwakilan asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Pasal 22

(1) Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di IKN Nusantara.

(2) Pemindahan kedudukan Lembaga Negara secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN Nusantara.

(3) Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga pemerintah lainnya, danaparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke IKN Nusantara.

(4) Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di IKN Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini