Share

Wagub DKI soal Demo 11 April: Suarakan Pendapatnya!

Muhammad Refi Sandi, MNC Media · Selasa 12 April 2022 09:34 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 12 338 2577446 wagub-dki-soal-demo-11-april-suarakan-pendapatnya-K5vrSpxMPD.jpg Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Foto: MPI)

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan jumlah massa demo 11 April tidak menjadi tolak ukur. Ia menilai yang penting substansi ide dapat tersampaikan dengan baik.

"Tidak penting ukuran demo dalam jumlah besar, yang penting adalah substansinya, apa isi yang disuarakan dan bagaimana kita bersama ide gagasan substansi prinsip yang baik dapat diimplementasikan dan diwujudkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara yang kita cintai ini," kata Ariza kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Senin (11/4/2022) malam.

Ariza juga mempersilahkan warganya untuk menyampaikan aspirasi melalui wakil rakyat baik di DPR, MPR, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Suarakan pendapatnya, sejujurnya sebaik mungkin melalui saluran yang ada, apakah itu DPR-MPR atau ke lembaga-lembaga lainnya termasuk ke pemerintah, termasuk ke kami, silahkan sampaikan ke Pemprov DKI. Kami hormati hargai berbagai masukan termasuk kritik konstruktif," ujarnya.

Sebagai informasi, aksi demo 11 April yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Bahkan aksi berujung pembakaran sebuah pos polisi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh orang tidak dikenal (OTK).

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

Tak hanya itu, Dosen Universitas Indonesia Ade Armando juga menjadi sasaran amuk massa di Gedung DPR-MPR hingga babak belur.

Hal itu berbanding terbalik dengan aksi demo 11 April di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat yang berlangsung secara tertib dan aman.

Diketahui demo mahasiswa BEM SI membawa beberapa tuntutan mulai dari mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi menolak wacana penundaan Pemilu 2024 atau menolak 3 periode. Mereka juga menuntut Jokowi mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) serta mengusut tuntas para mafia minyak goreng.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini