Share

Kasus Mafia Tanah Cipayung, Kejati DKI Geledah Rumah Pensiunan PNS

Erfan Maaruf, iNews · Minggu 15 Mei 2022 08:59 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 15 338 2594402 kasus-mafia-tanah-cipayung-kejati-dki-geledah-rumah-pensiunan-pns-eB6IaNPYS3.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan, dan penyitaan terkait kasus tindak pidana korupsi mafia tanah Cipayung, Jakarta Timur. Penggeledahan dan penyitaan dokumen dan surat dilakukan di rumah di kawasan Depok dan Cileungsi, Jawa Barat.

"Telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat," kata Kasie Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam dalam keterangannya, Minggu (15/5/2022).

BACA JUGA:Kejati DKI Sita Dokumen Terkait Kasus Mafia Tanah Pertamina

Sejumlah tempat yang digeledah di antaranya JFR selaku makelar tanah yang terletak di Cluster Anggrek 2 Blok M1-36E Tirtajaya Depok Jawa Barat.

"Dan tempat tinggal saudara PWM selaku Pensiunan PNS pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Puri Cileungsi E-11/10 RT.05 RW.08 Kelurahan Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor," ujar Ashari.

BACA JUGA:Berantas Mafia Tanah, BPN Siapkan Layanan Pertanahan Digital 

Dari hasil penggeledahan sejumlah tempat tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen pembebasan lahan Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dokumen atau catatan skema pembagian uang, dokumen pengajuan dan penawaran harga tanah serta dokumen transaksi keuangan.

Alasan melakukan penyitaan dokumen, lanjut Ashari, berdasarkan hasil penyidikan sementara, diperoleh fakta bahwa Notaris berinisial LDS bersama JFR selaku makelar atau calo melakukan pengaturan harga terhadap 9 pemilik tanah di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

Kesembilan pemilik lahan tersebut hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 1.600.000 per-meter.

Sedangkan harga yang dibayarkan Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp2,7 juta per meter. Jadi ada sisa uang yang tidak dibayarkan kepada pemilik lahan tersebut.

"Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati Notaris LDS dan JFR sebesar Rp 17,7 miliar, yang diduga uang hasil pembebasan lahan tersebut ada yang mengalir ke sejumlah oknum di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan para pihak terkait," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini