Share

Kasus Mafia Tanah Cipayung, Rumah Notaris LDS Digeledah Penyidik Kejati DKI

Dimas Choirul, MNC Media · Sabtu 21 Mei 2022 03:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 21 338 2597738 kasus-mafia-tanah-cipayung-rumah-notaris-lds-digeledah-penyidik-kejati-dki-CLM6fldiCY.jpg Ilustrasi kejaksaan (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan di rumah kediaman Saksi Notaris LDS di daerah Jatibening, Bekasi dan Kantor Notaris LDS di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Cipayung, Jakarta Timur. 

"Di mana, sebelumnya dari hasil pemeriksaan Tim Penyidik, diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen penting yang berhubungan dengan penyidikan yang tengah di dalami yang disinyalir disimpan dan berada di rumah Saksi Notaris LDS tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, Jumat (20/5/2022). 

Dari penggeledahan tersebut, lanjutnya, penyidik menemukan barang bukti berupa buku tabungan, bukti transfer, rekening koran, dokumen elektronik dan dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

"Bukti-bukti dokumen yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh Tim Penyidik tersebut akan dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya," pungkasnya. 

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Cipayung, Jakarta Timur, tim penyidik Kejati DKI Jakarta telah menaikan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari mantan pejabat Dinas Pertamanan dan Hutan (Dismanhut) Kota Provinsi DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Jakarta Timur, serta masyarakat yang dibebaskan lahannya. 

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Abdul Qohar mengatakan, anggaran yang digelontorkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp326 miliar lebih itu untuk pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung yang kini telah dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

“Sesuai fakta penyidikan, pada tahun 2018, Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp 326.972.478.000 (Rp 326 miliar) yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta,” ucap Qohar.

Anggaran ratusan miliar tersebut untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam, dan RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. “Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp26.719.343.153, (Rp 26 miliar lebih),” tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini