Share

Polisi Gerebek Pabrik Minyak Curah Ilegal di Tangerang

Isty Maulidya, Okezone · Senin 27 Juni 2022 13:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 27 338 2618934 polisi-gerebek-pabrik-minyak-curah-ilegal-di-tangerang-Gu5T58MtXm.jpg Polisi gerebek pabrik minyak ilegal (foto: MPI/Isty)

TANGERANG - Sebuah gubuk kecil yang berlokasi dekat dengan Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang digrebek polisi pada Jumat, 24 Juni 2022 lalu. Gubuk tersebut merupakan pabrik minyak curah yang diubah menjadi minyak goreng kemasan secara ilegal. Minyak goreng kemasan palsu itu diberi merek Qilla.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan bahwa dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial K (34) yang menjual minyak goreng curah ilegal tersebut. K ditangkap karena menjual minyak goreng curah tanpa izin resmi.

"Kegiatan pengemasan ini tidak disertai dengan yang ditentukan, SNI, mau pun izin edar," jelas Zain di lokasi penggerebekan, Senin (27/6/2022).

 BACA JUGA:Minta Mafia Minyak Goreng Diberantas, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main!

Tersangka mengemas minyak goreng curah seolah menjadi minyak goreng kemasan. Tak hanya itu minyak goreng curah yang dikemas secara ilegal ini dijual dengan harga lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tempat ini memang jadi tempat produksi, tempat pengemasannya untuk mengemas minyak goreng curah ilegal," sambung Zain.

 BACA JUGA:Profil dan Rekam Jejak Lin Che Wei, Tersangka Mafia Minyak Goreng yang Miliki Karier Mentereng

Atas perbuatannya, K disangkakan Pasal 113 juncto Pasal 57 Ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 Ayat 1 juncto Pasal 53 Ayat 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan/atau Pasal 142 Ayat 2 juncto Pasal 91 ayat 1 UU RI nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Dan juga Pasal 64 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 62 juncto Pasal 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," tambah Zain.

Tersangka K diancam pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal lima tahun serta denda minimal Rp2 miliar.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini