JAKARTA -Buntut dari promosi berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dilakukan Holywings dengan menggunakan nama 'Muhammad' dan 'Maria' terus mendapat kecaman di masyarakat
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta tim kreatif Holywings diisi oleh orang yang memiliki wawasan kebangsaan.
 (Baca juga: Geruduk Holywings, GP Ansor Jakarta Ternyata Belum Izin ke Gus Yaqut)
"Kami meminta ke depan tim kreatifnya juga diisi orang yang memiliki wawasan kebangsaan," kata Ariza kepada awak media di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2022).
Sementara terkait perihal pencabutan izin Holywings harus mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) 18 tahun 2018 tidak bisa langsung ditutup melainkan ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Saat ini, Pemprov sudah melakukan teguran tertulis kepada manajemen Holywings.
"Itu sebabnya, masyarakat kan ingin itu segera ditutup, itu tuntutan masyarakat, nah kami sendiri soal menegakkan sesuai aturan yang ada. Tahap satu teguran. Tidak bisa serta merta hari itu langsung ditutup," ucapnya.
Diketahui, sejumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) mulai dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakartahingga Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) menyambangi Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (27/6/2022) pagi.
Adapun tujuan sejumlah OKP bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) terkait polemik promosi minuman keras menggunakan diksi 'Muhammad' dan 'Maria' oleh Bar dan Resto Holywings.
Sementara itu, Sekretaris KNPI DKI Muhammad Akbar Supratman mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan rekomendasi dari masyarakat yang meminta Holywings ditutup.
"Memang tertulis pencabutan izin ini dari tuntutan dari kepemudaan KNPI DKI atas inspirasi masyarakat," ucap Akbar.
KNPI DKI beserta organisasi kepemudaan merasa terganggu lantaran Holywings mempromosikan produk dengan menyinggung isu SARA. Terlebih, penggunaan nama Muhammad dan Maria yang sarat akan nama dari agama tertentu.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
