Share

Alasan Pengelola Rusun Jatinegara Barat Usir Keluarga Pembuang Bayi ke Sungai Ciliwung

Muhammad Farhan, MNC Portal · Selasa 05 Juli 2022 08:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 05 338 2623683 alasan-pengelola-rusun-jatinegara-barat-usir-keluarga-pembuang-bayi-ke-sungai-ciliwung-EWKUIHEcLc.jpg Rusun Jatinegara Barat (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Jatinegara Barat, Jakarta Timur memberikan tanggapannya atas surat edaran pemutusan perjanjian sewa menyewa unit hunian yang telah dikirimkan ke AM (50), yang merupakan orang tua pelaku pembuangan bayi di Sungai Ciliwung.

Kepala Unit Pengelola Rusun Jatinegara Barat, Dwiyanti Chotifah menjelaskan landasan pengiriman surat bernomor 3915/RR.02.01 tersebut. Dwiyanti mengungkapkan alasan pengusiran keluarga AM demi tumbuh kembang psikologis dari bayi MS yang kini dirawat oleh AM dan istri.

"Kalau dia besar nanti, kalau masih tinggal di Jatinegara Barat, dia ketemu orang, ketemu teman sebaya, apa enggak kasarnya nanti di-bully? Kamu kan anak yang mau dibunuh, Kamu kan anak yang tidak diinginkan, kamu kan dibuang sama mama kamu. Nah itu kan artinya secara tumbuh kembang buat jiwanya enggak bagus," jelas Dwiyanti kepada wartawan, Senin (4/7/2022).

Dalam hal ini Dwiyanti menilai apabila AM beserta cucunya itu tetap tinggal di Rusun Jatinegara Barat, tumbuh kembang anak tersebut akan menjadi cemoohan warga rusun terutama tekan-teman sebayanya. Hal ini dikarenakan bayi perempuan tersebut telah santer diketahui warga sebagai bayi yang selamat dari pembuangan oleh ibunya.

"Jadi pengelola itu sudah jauh berpikir. Kita kasih solusi, nanti kita usahakan untuk memberikan unit lain di luar Jatinegara Barat. Pindah ke rusun lain artinya yang tidak mengetahui bagaimana proses dia (NA) dilahirkan," ucap Dwiyanti.

Dwiyanti mengungkapkan keluarga AM juga telah dipandang kurang baik oleh warga sekitar rusun. Sejumlah penghuni rusun telah menghubungi Dwiyanti untuk berlaku adil dengan adanya keluarga pelaku kriminal.

"Saya juga banyak warga yang WhatsApp terkait masalah ini. 'Bu ini sudah bener-bener perbuatan yang tidak bisa ditolerir lagi, karena ada rencana pembunuhan, jadi ibu harus berlaku adil, selama ini ibu mengeluarkan warga rusun yang berbuat kriminal'," terang Dwiyanti.

Pun dirinya mengaku, jika AM beserta keluarga tidak diusir, maka Dwiyanti khawatir rusunnya akan menyandang preseden buruk ke depannya.

"Seandainya kalau di rusun-rusun pada berbuat kriminal, terus tidak kita keluarkan, itu akan menjadi preseden buruk bagi rusun itu sendiri," ucap Dwiyanti.

Terkait surat edaran pemutusan perjanjian sewa kepada AM, Dwiyanti menegaskan surat tersebut dilayangkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa.

"Jadi di dalam Pergub itu ada larangan melakukan perbuatan kriminal, memakai, menggunakan narkoba, berbuat maksiat atau apa yang (membuat penghuni) harus dikeluarkan dari unit. Itu menjadi dasar kita dalam bekerja," ucap Dwiyanti.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sebelumnya, AM mengungkapkan dirinya hendak diusir oleh pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) melalui surat edaran yang ditujukan untuk dirinya. Surat tersebut bernomor 3915/RR.02.01 mengenai Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian, dikirim pada 27 Juni 2022.

"Dinyatakan di surat tadi bahwa saya harus dikeluarkan dan SP (Surat Perjanjian) sewa saya pun sudah tidak berlaku lagi di masa waktu yang tidak ditentukan," ungkap AM kepada wartawan, Senin 4 Juli 2022.

Berdasarkan surat edaran itu, AM beserta istri, anak dan cucunya mesti mengosongkan rusun yang ditempatinya paling lambat tanggal 15 Juli 2022. AM menilai pihak UPRS rusun tersebut mengirim surat pemutusan perjanjian sewa menyewa hunian diduga terkait kasus yang dialami oleh anak AM berinisial MS (19).

"Ini saya sampaikan (ke pengelola rusun), kenapa tetap bersikeras ingin mengeluarkan saya, sedangkan saya ini kan tidak melakukan kesalahan. Lagipula anak saya sudah punya KTP (kartu tanda penduduk), sudah bisa mempertanggungjawabkan (perbuatannya) secara personal. Jangan orangtuanya yang enggak salah,” ujar AM.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini