Share

Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Alat Berat Dinas Bina Marga DKI Jakarta

Erfan Maaruf, iNews · Kamis 07 Juli 2022 20:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 07 338 2625630 kejati-dki-tetapkan-dua-tersangka-kasus-korupsi-alat-berat-dinas-bina-marga-dki-jakarta-dJ3L9QodQd.jpg Ilustrasi/ Foto: Okezone

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dua orang tersangka berinisial HD dan IM kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Kedua tersangka adalah pejabat pembuat kesepakatan (PPK) dan Direktur perusahaan penyedia barang.

 BACA JUGA:Wamenparekraf: Ekowisata Harus Jadi Unique Selling Point Pariwisata Indonesia ke Dunia

"Asisten bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dua orang tersangka dalam pelaksanaan pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan, yakni HD dan IM," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, Kamis (7/7/2022).

Tersangka HD merupakan PPK yang bertindak selaku pihak pertama mewakili UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai pengguna barang. Sedangkan tersangka IM adalah Direktur Perusahaan selaku pihak kedua mewakili PT. DMU sebagai penyedia barang/jasa.

Dari hasil penyidikan diketahui bahwa pada tahun 2015, UPT Peralatan dan Perbekalam (Alkal) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan berdasarkan perjanjian kontrak kerja Nomor 30/-007.32 dengan nilai kontrak sebesar Rp36,1 miliar.

 BACA JUGA:Krisis Energi, SKK Migas Siapkan Antisipasi

"Dalam penyidikan ditemukan fakta, bahwa Folding Crane Ladder yang dikirimkan oleh tersangka IM, bukan merk PAKKAT dari Amerika melainkan merk HYVA dari PT HYVA INDONESIA dengan mengganti merk HYVA dengan stiker merk PAKKAT, menyerahkan peralatan Baby Roller Double Drum, Jack Hammer, Stamper Kodok, Tampping Rammer, Asphalt Cutter Concetre, dan Air Compresor yang diimpor dari China bukan merk PAKKAT dari Amerika," jelas Ashari.

Kemudian tersangka HD tetap menerima alat-alat berat yang tidak sesuai setelah diduga melakukan intervensi terhadap petugas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) saat menerima dan memeriksa alat-alat berat yang dikirimkan oleh tersangka IM.

"Atas intervensi tersebut petugas PPHP menanda tangani berita acara penerimaan dan berita acara pemeriksaan barang dan memproses permohonan pembayaran dari PT DMU dengan menanda-tangani SPP," jelasnya.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Berdasarkan laporan akuntan independen kerugian negara atas perbuatan kedua tersangka mencapai Rp13.673.821.158.

Perbuatan kedua tersangka bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing; dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

 BACA JUGA:Counting Down!! Park Hyatt Jakarta Resmi Beroperasi 8 Juli 2022 di Park Tower MNC Center

Terhadap kedua tersangka diterapkan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

"Kedua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : TAP-65/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan Nomor : TAP-66/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 7 Juli 2022," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini