Share

Persiapkan Pemilu 2024, Polda Metro, Bawaslu dan Kejati Gelar Rakor

Erfan Maaruf, iNews · Kamis 14 Juli 2022 19:45 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 14 338 2629776 persiapkan-pemilu-2024-polda-metro-bawaslu-dan-kejati-gelar-rakor-vDmlbR8wZK.jpg Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran (foto: dok PMJ)

JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama Bawaslu DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta menggali rapat koordinasi terkait dengan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024. Koordinasi dilakukan agar siap dalam mengawal Pemilu 2024 yang berkualitas.

"Rapat koordinasi lebih tepatnya konsolidasi awal antara komponen yang menjadi unsur dalam penegakan hukum terpadu pelanggaran Pemilu 2024," kata Fadil dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).

 BACA JUGA:KPU Sebut Ada Penurunan Jumlah Pemilih di Pemilu 2024, Kok Bisa?

Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Rabu 13 Juli 2022 tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta M Jufri dan Wakil Kajati DKI Jakarta Patricia Wijaya. Fadil menyebut bahwa rapat koordinasi digelar dengan tujuan untuk menginventarisir, mengidentifikasi masalah sejak dini.

"Hal-hal yang perlu dipersiapkan mulai dari personel, latihan kemudian material dan logistik yang diperlukan agar penyelenggaraan tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan kualitas yang semaksimal mungkin," jelasnya.

 BACA JUGA:KPU: Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Dibuka 1-14 Agustus 2022

Dia mengatakan, sejauh ini masih belum terdapat isu krusial tertentu yang dianggap krusial. Meski demikian rapat koordinasi diperlukan untuk mencegah lebih awal potensi masalah.

"Saya kira ini rekan-rekan tidak ada isu-isu yang krusial lebih kepada early warning supaya kami lebih siap dalam mengawal pemilu yang lebih berkualitas," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan, koordinasi lebih diperlukan dalam rangka persiapan dalam mengawasi adanya tindak pidana pemilu. Sebab, saat ini tahapan pemilu sudah dimulai pendaftaran partai politik.

"Di akhir tahun ini dan tidak menutup kemungkinan di bulan ini akan ada pelanggaran pemilu, karena nantinya akan ada verifikasi partai politik kemudian verifikasi faktual. Itu semua kami lakukan bersama dengan teman-teman dari pihak kepolisian dan kejati mempersiapkan diri dalam mengawali persiapan dan penanganan tindak pidana pemilu," jelasnya.

Lebih lanjut Jufri mengatakan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya banyak pelanggaran kampanye pemilu yang dilaporkan kepada masyarakat kepada partai politik.

"Maka dari itu kita harus mulai awal mempersiapkan diri dan tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa akan mengutus penyidik penyidiknya untuk disampaikan masuk ke dalam sentra penegakan hukum terpadu," jelasnya.

"Begitu juga jadi Kejaksaan dan kami dari Bawaslu sangat membutuhkan teman-teman dari kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penanganan tindak pidana Pemilu karena pintu masuk pelanggaran Pemilu ada di bawaslu. Kemudian kami sampaikan nanti kalau memang merupakan tindak pidana pemilu kami akan sampaikan kepada Kepolisian dan sampaikan kepada penuntut Kejaksaan untuk diteruskan ke Pengadilan," tutupnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini