Share

Ajukan Banding terkait UMP DKI Jakarta 2022, Anies Harap Hakim PTUN Pertimbangkan Keadilan

Muhammad Refi Sandi, MNC Media · Senin 01 Agustus 2022 15:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 01 338 2640054 ajukan-banding-terkait-ump-dki-jakarta-2022-anies-harap-hakim-ptun-pertimbangkan-keadilan-TkdQ7mgFlZ.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat mempertimbangkan sejumlah faktor agar perekonomian di Jakarta tumbuh berkualitas. Diketahui Pemprov DKI telah mengajukan banding terkait UMP DKI Jakarta 2022 pada 27 Juli silam.

"Kami berharap majelis hakim untuk mempertimbangkan faktor faktor itu supaya Jakarta perekonomiannya tumbuhnya berkualitas. Berkualitas bagaimana sih? Tumbuh berkualitas itu artinya, ada pertumbuhan dan ada pembagian hasil pertumbuhan yang setara," kata Anies kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Senin (1/8/2022).

"Kalau pembagian hasil pertumbuhan itu tidak setara, itu namanya pertumbuhan yang tidak berkualitas. Kalau pembagian hasil pertumbuhan setara, di situlah pembangunan yang berkualitas. Kita biasanya menyebutnya dengan istilah pertumbuhan dan pemerataan," tambahnya.

Anies mempersilahkan masyarakat khususnya elemen buruh untuk menunggu putusan banding dari PTUN DKI Jakarta.

Baca juga: Ajukan Banding UMP DKI Jakarta 2022, Anies: Tunggu Putusannya di PTUN

"Kita hormati proses hukum kita sudah mengajukan banding dan nanti kita tunggu keputusannya di PTUN jadi setelah keluar hasilnya nanti kita liat," ucapnya.

Anies memilih tidak berandai-andai terkait hasil putusan banding tersebut. Sebab, menurutnya pengajuan banding itu mencakup soal keadilan di Jakarta.

Baca juga: Hadiri Pernikahan Putri Anies, Ganjar Sempat Minta Maaf

"Kita tidak mau berandai-andai tapi kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini," ucapnya.

"Kita ingin terjadi stabilitas, rasa damai, tenang, bukan karena takut terjadi rasa tenang tapi karena semua merasakan keadilan," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021. Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan Pemprov DKI mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Kendati demikian, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi, maka Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

“Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan. Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja,” kata Yayan dalam keterangannya, Rabu 27 Juli 2022.

Baca juga: Resepsi Pernikahan Putri Anies Dihelat 3 Hari, Ini Alasannya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini