Share

Anies Baswedan Pastikan 85 Persen Warga Jakarta Tidak Kena PBB

Rizky Syahrial, MNC Media · Kamis 18 Agustus 2022 05:44 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 18 338 2649732 anies-baswedan-pastikan-85-persen-warga-jakarta-tidak-kena-pbb-jCPWCdfijQ.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pastikan 85 persen warga tidak kena PBB (Foto: Pemkot Jakarta Pusat)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menghadirkan keadilan dan kesetaraan untuk masyarakat dengan lahirnya kebijakan pajak yang adil dan merata bagi semua warga Jakarta dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia. Dengan begitu, sekira 85 persen warga Jakarta tidak kena PBB.

Kebijakan pajak berkeadilan tersebut terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara simbolis memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (e-SPPT) PBB-P2 tahun 2022, kepada 25 wajib pajak perwakilan dari masing-masing Kota Administratif di DKI Jakarta.

Anies menuturkan, pada perayaan kemerdekaan tahun ini, Pemprov DKI memberikan sebuah kado berupa kebijakan pajak yang adil dan merata untuk semua warga Jakarta,

Ia menambahkan hal ini juga sekaligus wujud nyata Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia hadir dalam kehidupan masyarakat Jakarta, yakni sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan hadirnya kebijakan ini, sambungnya, maka bangunan yang nilainya di bawah Rp2 miliar akan dibebaskan dari PBB.

Menurutnya, terdapat 1,4 juta rumah di Jakarta. Ada yang nilainya di atas Rp2 miliar sekitar 200 ribu rumah, serta yang nilainya di bawah Rp2 miliar rupiah ada 1,2 juta rumah.

"Jadi dengan kebijakan ini, maka 85 persen warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB. Di tempat ini yang nilainya di atas 2 miliar mereka masih terkena PBB. Tapi itu pun ada pengecualiannya," ujarnya saat menghadiri acara tersebut di RPTRA Mangga Dua, Sawah Besar, Jakarta Pusat dikutip MPI melalui Website Pemkot Jakarta Pusat Rabu (17/8/2022).

Anies menambahkan, dasar pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan luas minimum lahan dan bangunan untuk rumah sederhana sehat, yaitu seluas 60 m persegi untuk bumi dan 36 m persegi untuk bangunan.

"Hal ini karena 36 m persegi itu kebutuhan hidup manusia, karena perlu tempat untuk hidup. Lalu yang digunakan angka minimal 36 m persegi, begitu juga dengan tanah. Dasar ini merujuk kepada Permen PUPR yang di situ telah menata tentang standar minimal kebutuhan hidup (hunian)," kata Anies

"Jadi sekitar Rp2,7 triliun total pajak dari hunian yang biasa diterima pemerintah sebelum adanya kebijakan ini, bisa disimpan oleh warga untuk kepentingan ekonomi mereka," tambahnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini