Share

Marak Judi dan Prostitusi, 120 Bangunan Liar di Pinggir Rel Jaktim Dibongkar KAI

Irfan Maulana, MNC Portal · Selasa 30 Agustus 2022 14:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 30 338 2657468 marak-judi-dan-prostitusi-120-bangunan-liar-di-pinggir-rel-jaktim-dibongkar-kai-bMsFRFFOZm.jpg Bangunan liar yang dibongkar tim gabungan/ Foto: Ist

JAKARTA - Sebanyak 120 bangunan liar (Bangli) di pinggiran rel kereta api wilayah Kota Jakarta Timur (Jaktim) ditertibkan oleh aparat gabungan dari TNI, Polri, PT KAI Daop 1 Jakarta dan Tim Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta-Banten (BTPWJB) DJKA Kemenhub, Selasa (30/08/2022.

Penertiban yang dilakukan oleh 800 personel gabungan ini berawal dari keresahan masyarakat karena diduga marak terjadi praktek prostitusi dan perjudian di lokasi lahan milik PT KAI tersebut.

"Penertiban ini dilakukan setelah melalui beberapa tahapan antara lain pemberian Surat Perintah Bongkar dan SP1 hingga SP3 namun tidak diindahkan oleh penghuni," ujar Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa.

Dia mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat perintah bongkar pada 14 Juli 2022 lalu. Kemudian, mengirimkan SP 1 pada 11 Agustus, SP 2 pada 16 Agustus dan SP 3 diberikan 25 Agustus 2022.

"Mayoritas bangunan liar yang ditertibkan merupakan bangunan tidak permanen dan berdiri tanpa izin atau ilegal. Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan kondusif," kata Eva.

Eva menuturkan lahan yang digunakan untuk mendirikan Bangli tersebut milik PT KAI dengan luas 2.788,92 meter persegi.

Dia pun menghimbau agar masyarakat tak mendirikan bangunan di atas lahan milik PT KAI secara ilegal. Hal itu kata Eva tertuang dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Follow Berita Okezone di Google News

Pada Pasal 178 disebutkan, Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Lalu, Pasal 181 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api; menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

"Pelanggaran terhadap pasal 181 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 199 UU 23 tahun 2007," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini