Share

Kapolda Minta Dibuatkan Taman Demokrasi di DPR dan Monas, Ini Alasannya

Irfan Maulana, MNC Portal · Sabtu 24 September 2022 02:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 24 338 2673945 kapolda-minta-dibuatkan-taman-demokrasi-di-dpr-dan-monas-ini-alasannya-nuasee6A1a.jpg Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil (Foto: MNC Portal)

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meminta masyarakat ke depannya untuk berunjuk rasa di taman demokrasi saja yang lokasinya beradanya di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Perpustakaan Nasional.

Hal itu, kata Fadil, pernah disampaikan. Namun, masyarakat menolak karena alasan lokasinya tak strategis.

"Itu kan ada lapangan kosong sebenarnya itu taman demokrasi yang sudah dibuat. Namun tidak menjadi menarik, saya bertanya kepada beberapa elemen yang suka demo katanya kejauhan," ujarnya saat memantau unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat, (23/9/2022).

Dia mengatakan bahwa aksi berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat akan sangat menggangu ketertiban umum, terutama lalu lintas.

Sehingga, unjuk rasa bisa berlangsung di silang Monas Barat Daya di belakang Pos Polisi.

"Tinggal kita lihat junlah massanya berapa, kalau lebih banyak kita akan lebih dalam lagi ke dalam. Nanti kan barriernya kan dia knockdown bisa kita pindahkan," kata Fadil.

Baca juga: 5 Fakta Rotasi Jabatan di Polda Metro Jaya, 3 Jabatan Kosong akibat Kasus Ferdy Sambo Kini Terisi

Ia menambahkan bahwa demonstrasi bisa dilakukan di taman aspirasi akan lebih efektif dan efisien lantaran tidak membutuhkan banyak polisi untuk mengawal unjuk rasa. Namun, tetap tujuannya pada menyampaikan pendapat.

Baca juga: Kapolda Metro Rotasi Besar Besaran Jajarannya, Termasuk Tiga Jabatan Kosong Kasubdit

"Nanti kementerian atau Satuan kerja yang dituju kita hubungi. Misalnya kayak mau ke MK nanti akan kami panggil datang ke sini. di sini ada pospol ada ruangan kita siapkan. kalau yang dituju misalnya Istana nanti KSP sesuai dengan kedeputian yang dimaksud kita akan panggil ke sini," jelasnya.

Apabila, ada taman demokrasi maka unjuk rasa dapat terkontrol dengan baik. Sehingga tidak ada fasilitas umum yang dirusak.

Fadil mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal taman demokrasi yang dikritik itu.

Fadil meminta adanya Taman Demokrasi yang lebih efektif. "Nah mungkin sekarang Pak Anies kan sekarang tinggal saya bilang lagi mungkin dengan Plt Gubernur berikutnya kita akan diskusikan lebih intens, nanti dengan civil society dengan mahasiswa dengan teman-teman buruh, dengan ormas saya juga akan undang," jalasnya.

Hal itu juga termasuk juga di DPR RI. Kata dia, Jalan S Parman tidak di desain untuk unjuk rasa. "Coba dibayangkan orang yang dari arah timur mau ke barat ketika massanya banyak, makanya di depan DPR juga saya punya harapan agar disamping taman ria itu ada taman demokrasi di situ juga sama," katanya.

Fadil mengakui telah menyampaikan permintaan tersebut ke DPR RI. Rencananya, pembuatan taman aspirasi itu akan dianggarkan pada tahun 2023.

"Untuk membuat itu supaya masyarakat yang akan demo juga lokasinya nyaman. mungkin juga fasilitasnya akan kita siapkan seperti yang saya sampaikan tadi," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini