JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan Pemprov DKI menyiapkan dua opsi menangani warga yang terdampak program normalisasi Ciliwung, pertama membayar ganti untung kepada pemilik lahan dan kedua memindahkan warga ke rumah susun (Rusun) milik Pemprov DKI.
"Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan atas haknya di pinggir kali akan diganti untung. Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki hak kami pindahkan ke rusun," kata Heru kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa 8 November 2022.
Selain itu, Heru mengatakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR tengah mengebut proyek Bendungan Ciawi. Ia pun optimis adanya bendungan tersebut dapat mengurangi 40 persen potensi banjir di Jakarta.
"(Setelah) Sukamahi selesai, saya akan memperpanjang penlok (penentuan lokasi) di sodetan agar bisa diselesaikan. Udah lumayan besar itu. Setidaknya bisa mengurangi 40 persen," ucapnya.
Eks Walikota Jakarta Utara itu menargetkan normalisasi sungai Ciliwung di era kepemimpinannya sepanjang 4,8 kilometer. Tak hanya itu, Heru akan fokus menangani permasalahan banjir di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
"4,8 kilometer, itu panjangnya. Timur dan Selatan yang memang harus pengendalian banjir. kan Pemda dituntut supaya tidak banjir," ujar Heru.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono menganggarkan Rp700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi sungai Ciliwung. Adapun anggaran tersebut masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 mendatang.
"Normalisasi kali Ciliwung kurang lebih sekitar Rp700 Miliar," kata Heru kepada awak media di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Follow Berita Okezone di Google News
