Share

Demo Perangkat Desa Bubar, Lalin Masih Macet hingga Sampah Menumpuk

Carlos Roy Fajarta, · Rabu 25 Januari 2023 18:32 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 25 338 2752976 demo-perangkat-desa-bubar-lalin-masih-macet-hingga-sampah-menumpuk-p8CSEvBgDz.jpg Foto: MNC Portal

JAKARTA - Petugas dan mobil truk pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta berjibaku membersihkan sisa-sisa sampah makanan dan nasi kotak usai aksi unjuk rasa di DPR RI, Rabu (25/1/2023) siang.

Sampah-sampah tersebut diketahui berasal dari aksi demonstrasi massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Gedung DPR Senayan Jakarta yang dilaksanakan sejak pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 13.00 WIB.

Setelah membubarkan diri setelah mendapatkan kepastian dari perwakilan PPDI yang diterima di dalam Gedung DPR, massa aksi langsung kembali ke bus-bus yang di parkiran di dalam Kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta.

 (Baca juga: Demo Kepala Desa di DPR, Jalan Gatot Soebroto Arah Slipi Macet Parah)

Arus lalu lintas yang sempat ditutup kembali dibuka oleh pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Kemacetan juga sempat terjadi di sekitar lokasi.

Pantauan MNC Portal di lokasi aksi sepanjang Jalan Gatot Subroto dari Hotel Sultan hingga depan pintu gerbang utama Gedung DPR Senayan Jakarta banyak sampah yang sudah diangkut petugas kebersihan.

Namun ada juga sisa-sisa kotak makanan, botol plastik air mineral dan dus minuman yang masih tercecer sepanjang jalan dan trotoar.

Sebagian besar sampah tersebut sudah dimasukkan oleh petugas ke karung maupun plastik berukuran besar untuk kemudian diangkut oleh truk Dinas Kebersihan.

Sebagaimana diketahui sekitar pukul 11.00 WIB, Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yakni Herman Khaeron dan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB M. Toha menerima puluhan perwakilan pendemo yang berasal dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI.

Setelah mendengarkan tuntutan, mereka menjanjikan untuk segera merevisi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Follow Berita Okezone di Google News

"Demokrat akan masukan usulan ini jika ada revisi UU tentang Desa. Sebagai Ketua (Poksi Demokrat) Baleg akan melaporkan ke ketua fraksi saya yang saya yakin sejalan dengan aspirasi perangkat desa," kata Herman Khaeron.

Menurut Hero, tuntutan ini akan menjadi catatan dan bahan penting dalam rapat revisi UU Desa. Fraksi Demokrat sendiri akan mengusulkannya dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, namun itu semua bergantung fraksi lain.

"Tentang kepastian apakah bisa masuknprolegnas prooritas tentu bergantung fraksi lain," ujarnya.

Kemudian, Anggota Komisi II DPR M. Toha mengatakan bahwa Fraksi PKB sudah menjanjikan UU Desa agar segera direvisi. Karena memang UU tersebut harus direvisi.

"Benar kita akan revisi UU itu. Kapan revisinya? Kalau sudah masuk skala prioritas, biasanya Maret atau April sudah ada perubahan skala prioritas," kata Toha.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini