Share

Demo Tolak Perppu Ciptaker, Depan Gedung DPR RI Dipenuhi Caping

Riana Rizkia, MNC Portal · Selasa 14 Maret 2023 13:58 WIB
https: img.okezone.com content 2023 03 14 338 2780862 demo-tolak-perppu-ciptaker-depan-gedung-dpr-ri-dipenuhi-caping-SSQV46j69N.jpg Demonstran bercaping penuhi depan gedung DPR RI/Foto: Riana Rizkia

JAKARTA - Aksi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) kembali digelar di depan Gedung DPR RI, Selasa (14/3/2023).

Aksi hari ini dilakukan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari serikat buruh, mahasiswa, perempuan dan petani.

 BACA JUGA:

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, topi petani atau caping turut menjadi bagian dari aksi hari ini. Perempuan dan lelaki petani tampak mengenakan caping dengan warna dasar dari bambu, dan ada juga yang telah diwarnai merah.

Topi tersebut juga dituliskan beberapa kata seperti 'tanah untuk rakyat', dan 'reformasi agraria sejati'.

 BACA JUGA:

Diketahui, mereka menggelar aksi massa untuk menyampaikan sepuluh tuntutannya.Pertama, Presiden dan DPR RI segera mencabut Perppu Cipta Kerja. Kedua, Presiden dan DPR RI segera menghentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi.

Ketiga, mereka meminta agar seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (UU Minerba, KUHP, UU revisi KPK, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, UU ITE, UU IKN, PP No. 12 Tahun 2003) dapat dicabut.

Follow Berita Okezone di Google News

Keempat, para buruh meminta agar pemerintah menerbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat adat.

Kelima, mereka meminta perlindungan dan jaminan kepastian kerja, serta penghapusan sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.

Keenam, menghentikan liberalisasi agraria dan pengrusakan lingkungan, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sebagai basis pembangunan nasional.

Ketujuh, mewujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang. Kedelapan menghentikan kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.

Kesembilan, meminta pembongkaran dan usut tuntas berbagai praktek mafia pajak sampai ke akar-akarnya. Sepuluh, penghentian obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini